• News

  • Nasional

Kasus Damayanti, KPK Periksa Julia Prasetyarini

Tersangka suap pembangunan jalan, Julia Prasetyarini dikawal polisi saat hendak diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/1).
m.rmol
Tersangka suap pembangunan jalan, Julia Prasetyarini dikawal polisi saat hendak diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/1).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil Julia Prasetyarini sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DWP (Damayanti Wisnu Putranti)," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Bersama Julia, penyidik juga memanggil Emir Sanaf yang juga mantan staf khusus Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Ia akan diperiksa sebagai saksi di kasus yang sama.

Belum diketahui dengan pasti kaitan saksi-saksi dalam kasus yang menjerat Politikus PDI-P itu. Yang pasti dipanggilnya saksi-saksi itu lantaran mereka diduga melihat, mendengar dan mengetahui perkara yang tengah disangkakan pada Anggota Komisi V DPR itu.

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK menangkap Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, serta dua rekan Damayanti: Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini. Mereka dicokok pada Rabu 13 Januari 2016.

Politikus PDI-P dari Dapil Jawa Tengah itu disangka telah menerima suap Abdul Khoir. Damayanti diperkirakan telah menerima suap hingga ratusan ribu dolar Singapura secara bertahap melalui stafnya Dessy dan Julia.

Uang yang diberikan Abdul Khoir kepada Damayanti itu diduga untuk mengamankan proyek Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalan di Pulau Seram, Maluku, yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX.

Damayanti, Dessy, dan Julia dijadikan tersangka penerima suap. Mereka dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Abdul Khoir menjadi tersangka pemberi suap. Dia dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemarin KPK juga resmi menetapkan Budi Supriyanto, anggota Komisi V DPR sebagai tersangka baru. Dia diduga menerima suap dari Abdul Khoir.

Penulis : Firman Qusnulyakin
Editor : Firman Qusnulyakin