• News

  • Nasional

Revisi UU KPK Dihapus DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Wakil Ketua DPR Fadli Zon

 

JAKARTA, NETRALNEWS - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, DPR menghapus agenda pembahasan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Keputusan ini diambil pada proses pengambilan keputusan rencana revisi UU KPK itu, dalam rapat paripurna, Selasa. "Pembahasan revisi UU KPK tidak akan masuk di paripurna," kata Zon, di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Pernyataan Fadlizon menyusul kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan DPR pada Senin 22/2/2016. Presiden dan Ketua DPR Ade Komarudin memutuskan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK tanpa batas waktu. Meski ditunda, revisi UU KPK tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas) 2016.

Sementara Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan, pimpinan DPR bersama perwakilan fraksi dan komisi melakukan rapat Badan Musyawarah DPR sebelum rapat paripurna DPR. Namun Hermanto mengungkapkan revisi UU KPK tidak dapat secara langsung dihapus dari Prolegnas prioritas 2016 meski ditunda.

Dia mengingatkan sejak awal masuknya rencana revisi UU KPK ke prolegnas adalah kesepakatan bersama pemerintah. "Rapat persetujuan untuk inisiatif RUU atau revisi UU KPK itu ditunda," ujarnya.

Sementara Akbar Faizal, Anggota DPR Fraksi NasDem, menegaskan revisi UU KPK sepenuhnya tergantung Presiden Joko Widodo. "Partai NasDem mempercayai sepenuhnya kepada Presiden Jokowi apakah menolak revisi ataupun menundanya," tegas Faizal Akbar kemarin kepada pers di Jakarta.

 

 
 
 
 
 

 

 

Penulis : Hila Japi
Editor : Hila Japi
Sumber : antaranews.com