• News

  • Nasional

Jokowi Didesak Selesaikan HAM Papua

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo didesak menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM) di Papua. Hal itu terungkap dalam diskusi diselenggarakan Komnas HAM Gedung Komnas HAM Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).

Hadir sebagai narasumber antara lain, Dr. Budi Hernawan (Peneliti Elsam), Jakarta, Markus Haluk (Anggota Tim Kerja  ULMWP di Papua), Martinus Yaung (Pengamat Hukum Universitas Cendrawasi Papua) dan Natalius Pigai (Anggota Komnas HAM).  

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang diundang menjadi narasumber, tidak hadir dalam diskusi bertema “Mengingatkan Kembali Jokowi Untuk Prioritaskan HAM di Papua.” Para aktivis HAM, terutama yang datang Papua, kecewa karena pemerintah dalam hal ini Menkopolkam tidak hadir.

Menurut Markus, dalam kurun waktu satu tahun lebih pak Jokowi menjadi Presiden, di Papua telah meningkat pelanggaran hak-hak sipil dan politik bagi masyarakat Papua Barat.
 
“Akhir tahun 2014 sampai saat ini sudah ada 1.400 orang Papua ditangkap. Sebagian besar sudah dibebaskan dan sisanya masih menjalani proses hukum. Dari jumlah itu 250 orang mengalami pemukulan dan luka-luka serta penyiksaan, 50 orang meninggal dunia karena ditembak, termasuk penembakan di Paniai pada 8 Desember 2015, 20 kali penolakan terhadap aksi damai terkait pelanggaran HAM oleh pihak keamanan setempat. Kekerasan terhadap jurnalis dan akademisi juga kerap terjadi,” ujar Markus.

Para narasumber sepakat minta Presiden Jokowi Dodo untuk segera memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan HAM di Papua. “Jangan sampai kehadiran pemerintah hanya menambah daftar panjang penderitaan masyarakat Papua," kata Markus.

Penulis : Dominikus Lewuk
Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi