• News

  • Nasional

Fatwa MUI Haramkan Permusuhan SARA, Pornografi di Medsos

Menyebar berita hoax, haram hukumnya (Twitter Div Humas Polri)
Menyebar berita hoax, haram hukumnya (Twitter Div Humas Polri)

JAKARTA, NETRAALNEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia mengharamkan fitnah, ghibah atau bergunjing, namimah atau bully, ujaran kebencian dan permusuhan SARA, menyebar hoax dan materi pornografi.

Demikian fatwah MUI terkait media sosial yang diumumkan Senin (5/6/2017) yang merupakan inisiatif lembaga tersebut untuk menjaga keharmonisan bangsa.

Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan fatwah itu untuk mendukung pemerintah. "Kan majelis ulama merupakan mitra pemerintah, bukan pemerintah yang minta ke MUI", kata Ma'ruf.

Ditambahkannya fatwa tersebut dikeluarkan untuk merespon keadaan yang sangat mendesak mengingat belakangan ini banyak berita-berita yang tidak benar yang beredar di media sosial yang bisa memecah belah masyarakat.

Agaknya kesadaran atas meningkatnya pesan-pesan negatif di media sosial, khususnya saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, membuat Fatwa MUI disambut baik oleh warga di Jakarta.

"Bagus karena membuat suasana lebih kondusif. Insya Allah mengikuti karena saya sebagai umat Muslim, ya ada satu pintu," kata Leo Saputra.

Sementara Kosasih berpendapat, "Sebagai seorang Muslim, perlu untuk meredam gejolak panas yang sedang marak akhir-akhir ini."

"Kalau untuk kebaikan saya ikut, saya setuju dipakai fatwanya", jawab warga lain, Sunardi, saat ditanyakan apakah akan mengikuti fatwa media sosial MUI.

Fatwa MUI tersebut juga disambu baik oleh pakar media sosial, Nukman Luthfie, karena dianggap dapat membantu pemerintah yang dinilai kewalahan mengatasi informasi tidak benar yang beredar di internet.

"Semua negara tidak berdaya menghadapi penyebaran informasi. Amerika juga pusing. Eropa juga pusing. Makanya kalau ada komponen yang mau berpartisipasi, ya bagus dan kita sambut. Ini kan upaya pencegahan."

Editor : Hila Japi
Sumber : BBC Indonesia