• News

  • Opini

G30S/PKI, Memoria dan Momentum Pendidikan Politik Kebangsaan

Dr Salman Habeahan
Dok. Pribadi
Dr Salman Habeahan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ajakan Panglima TNI Gatot Nurmantio agar para pasukan TNI menonton bareng Film Gerakan 30 September PKI,  menuai pro dan kontra di masyarakat. Dan sekelompok masyarakat termasuk Presiden ke 3 Prof. Dr. B.J. Habibie mengatakan; membicarakan komunisme merupakan usaha dan pekerjaan yang menghabiskan energi secara sia-sia. B.J. Habibie mengatakan bangsa ini tidak akan maju kalau selalau berbicara tentang masa lalu tidak melihat lebih ke masa depan. 

Presiden Jokowi ikut nonton bareng (Nobar) Film G. 30 S. PKI di Korem Bogor, dan anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhajir mengijinkan nonton bareng untuk siswa yang sudah di atas 12 Tahun untuk memberikan pendidikan politik bagi siswa sehingga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme bagi siswa di Indonesia. Apakah menonton Film G. 30 S PKI dapat memberikan pendidikan politik bagi anak-anak muda bangsa Indonesia ? 

Menanggapi issu komunisme yang sedang dihembuskan menyambut peringatan G 30 S PKI, seperti demo 299 membawa jargon komunisme,  menurut  Direktur SMRC Sirojidun Abbas, hasil survey SMRC, sebesar 86,8 persen responden menganggap tidak ada kebangkitan PKI. Hanya 12,6 persen yang merasa tengah terjadi kebangkitan PKI."Kami melakukan tabulasi silang, isu 'sedang terjadi kebangkitan PKI' menurut pilihan Presiden dalam Pilpres 2014. Mayoritas orang yang merasa saat ini sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan pendukung Capres tertentu. Mereka yang meyakini isu kebangkitan PKI itu juga beririsan dengan beberapa pendukung partai politik, terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, kata Sirojudin dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017). 

Mengamati fenomena politik seperti issu komunisme dalam demo 299 dan sikap sekelompok elit yang mengatasnamakan mendukung NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,  mereka menolak issu komnisme hanya untuk jargon-jargon politik untuk membangkitkan semangat massa pendukung partai politik untuk menolak Perpu Ormas. Bukankah para elit politik, dan partai politik justru melakukan kekerasan politik dengan mengkambinghitamkan lawan-lawan politiknya sebagai komunis, merupakan cara-cara berpolitik yang tidak berkeadaban, melukai nilai-nilai demokrasi dan desfisit pendidikan politik?   

Kekerasan Politik

Bila kita amati, setiap menjelang peringatan G 30 S. PKI, bangsa ini sealalu dilanda oleh issu masalah komunisme; para korban PKI yang menuntut keadilan agar mereka mendapatkan keadilan. Issu komunisme tahun ini sungguh luar biasa, bukan saja didorong oleh pernyataan kontroversial Panglima TNI yang mengajak tentara menonton bareng Film G 30 S  PKI, namun issu komunisme menjadi jargon politik untuk memprovokasi demo 299 yang menuntut pembatalan tentang Perpu pembubaran HTI. Bangsa ini seakan gagal membangun kehidupan politik secara berkeadaban, bahkan mengulangi kesalahan masa lalu dan mewariskan kekerasan demi kekerasan politik yang menjadi tontonan bagi generasi milenial calon pemimpin masa depan. 

Bangsa ini terbelenggu dengan issu masa lalu komunisme (G30 SPKI). Disatu sisi korban PKI ingin hak-hak nya dipulihkan, ada rasa keadilan bagi korban-korban G 30 SPKI, dan di sisi lain sekelompok elit menggunakan issu komunisme untuk menyerang pemerintah yang berkuasa. Dalam Tap MPR  Rekonsiliasi Korban PKI,   untuk berdamai pada masa lalu, adalah memberikan rasa keadilan bagi korban. Ada 2 cara: cara judicial dan rekonsilasi . Usaha rekonsiliasi itu ditutupi oleh pertarungan politik dengan menghembuskan issu komunisme yang tidak berdasar pada nalar dan bukti. Misalnya: issu bahwa Presiden minta maaf terhadap korban-korban politik PKI bukan untuk memaafkan PKI tetapi usaha untuk membangun rekonsiliasi. Kegiatan untuk membangun rekonsiliasi justru dilarang, bahkan dibubarkan dengan cara-cara kekerasan, tak berkeadaban. Ini menunjukkan cara-cara berpolitik kita semakin jauh dari berkeadaban, deficit nalar akal sehat, dan nurani yang berperikemanusiaan dan bertentangan dengan Pancasila.

Politik dan kekerasan merupakan dua entitas yang kontradiktif dan mempunyai hubungan yang saling meniadakan. Filsuf Thomas Hobes, “ Homo Homini Lupus”, artinya, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Dalam ranah politik Indonesia prakteknya dapat dijumpai melalui perilaku para aktor politik yang menghalalkan segala cara dengan ‘politik kambing hitam’ untuk memenuhi nafsu kekuasaan. Tindakan politik dengan cara memfitnah dan melakukan pembunuhan karakter secara sistematis melalui media sosial dan demonstrasi dianggap sebuah kewajaran, lumrah dan sah-sah saja.

Ironisnya, saat politik yang menghalalkan segala cara dijalankan, maka akal sehat, nurani, hukum positif dan rasa kemanusiaan dimandulkan. Pengetahuan rasional, agama hanya akan menjadi stempel pembenaran tindak tribalisme. Pernyataan ilmiah, doktrin agama digunakan sebagai legitimasi dari tindakan amoral dan inkonstitusional. Politik pendidikan seperti apa yang akan dicontohkan oleh mereka yang haus dan ingin berkuasa dengan  menghalalkan segala cara ? Bangsa ini akan mengalami kemerosotan dalam berbagai aspek kehidupan akibat ulah dan prilaku politik para politisi yang selalu mendaur ulang kekerasan politik dengan issu-issu komunisme murahan dan tidak peduli dengan masalah mendasar bangsa ini seperti kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan. Apakah kita akan rela membiarkan siasat politik keji bandit-bandit politik direproduksi di bumi Indonesia. Momentum memoria G 30 S. PKI dan Kesaktian Pancasila merupakan momentum pendidikan politik kebangsaan.

Pendidikan Politik

Kekerasan dalam politik merupakan prilaku menyimpang yang dilakukan oleh politisi   yang dapat merusak cita-cita luhur tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan menurut Erich Fromm bukanlah sesuatu yang melekat dalam diri manusia, sebagai watak buruk yang perse ada dalam diri seseorang secara otomatis terrealisasi, tanpa factor lain yang mempengaruhinya. Kekerasan bersumber dari situasi di mana seseorang mengalami hambatan untuk bertumbuh positif ke tindakan kehancuran atau kematian. Erich Fromm mengatakan, “agresi merupakan tindakan yang menyokong proses hidup untuk bertumbuh secara positif yang terhalang sehingga berbalik menjadi hasrat penghancuran di mana sesorang mengubah kehidupan menjadi kematian”, (Erich Fromm, The Art of loving, 1962, hlm. 210).

Mengacu pada pemikiran Erich Fromm,    peristiwa kekerasan  politik seringkali terjadi dalam dunia  kehidupan berbangsa  karena kekosongan, matinya rasionlitas, ketakberdayaan menegaskan diri dalam kerumunan massa demonstran serta ketidakbermaknaan diri diatasi melalui energy destruktif dan di situ ia merasa aktif dan hidup (eksis secara politik). Pendidikan politik yang bermakna menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekerasan politik dalam kehidupan berbangsa, yakni pendidikan kebangsaan, Pancasila.

Penulis : Dr Salman Habeahan
Editor : Farida Denura