• News

  • Opini

Jalan Terjal Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual Anak-Anak di Gereja Herkulanus

Azas Tigor Nainggolan
Foto: Istimewa
Azas Tigor Nainggolan

DEPOK, NETRALNEWS.COM - Akhirnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak gereja St Herkulanus mencapai tahap P21. Sebuah harapan dan penantian yang melelahkan dan nenyedihkan setelah lebih 3 bulan melaporkan kasus ini ke polres Depok.

Mengapa harus menunggu waktu panjang, lebih dari 3 bulan pelaporan baru tanggal 27 Agustus 2020 berkas  kasus dinyatakan P2?.

Padahal pelaporan diawali pada tanggal 24 Mei 2020 dan tersangkanya ditangkap 14 Juni 2020. Lama memang dan apakah memang harus selama ini?

Apalagi kasus ini adalah kasus kekerasan terhadap anak yang korbannya banyak sekali. Sementara untuk kasus jaksa Pinangki yang lakukan korupsi dan pencucian uang bisa dalam waktu kurang satu bulan akan mulai disidangkan?

Aneh yang pelaksanaan hukum di negeri ini? Kasus yang menimpa anak-anak sekali penanganannya. Sementara kasus jaksa koruptif seperti kasus jaksa Pinangki cepat sekali penanganannya.

Katanya semua warga negara sama di hadapan hukum? Tapi kok untuk melindungi anak-anak lama dan tidak berpihak pada korban?

Hukum di Indonesia rupanya lebih berpihak pada kasus dan pelakunya yang segar, berduit dan cantik, mungkin ya?

Kalau untuk kasus jaksa Pinangki, polisi - kejaksaan dan nanti pengadilan akan semangat menanganinya.Tapi tidak untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Pengalaman kami dalam kasus kekerasan terhadap anak-anak, aparat penegak hukum malas bergerak dan bekerja minimalis.

Padahal seharusnya bekerja lebih profesional dan punya hati karena korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang jumlahnya banyak sekali.

Kamilah para korban yang justru bekerja mengejar bukti dan saksi serta menggali mencari menginvestigasi korban yang lainnya. Jelas ini sangat menyiksa dan menyiksa anak-anak yang sudah menjadi korban.

Hingga saat ini penyidikan kasus kekerasan seksual pada anak-anak misdinar gereja St Herkulanus Depok masih berlangsung tapi memang lambat.

Saya mendapat kabar dari Ipda Tulus HandaniSH (Penyidik PPA Pores Depok) bahwa berkas pelaporan korban pada Pihak kepolisian Polres Depok sudah P21 atau lengkap dan naik ke Kejaksaan Negeri Depok.

Keputusan atas P21 berkas laporan kami ini sangat dinanti dan menjadi harapan untuk terwujudnya  penanganan kasus kekerasan seksual terhadap yang lebih pro korban.

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak sampai pada penanganan hukum yang diakibatkan:
1. Pihak korban takut dan malu melaporkan ke polisi karena kemiskinan,
2. Pihak korban kesulitan memenuhi syarat pelaporan yang mungkin tambah membuat trauma berat,
3. Pihak kepolisian dan aparat penegak hukum yang tidak pro korban,
4. Tidak bekerjanya lembaga negara yang seharusnya menjadi pelindung hak anak di Indonesia, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang tidak profesional mandatnya sesuai UU Perlindungan Anak.

Setidaknya empat latar belakang ini juga menyebabkan terus meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Situasi ini menjadi bukti juga bahwa hukum tumpul dan membuat para pelaku terus melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak secara aman dan terlindungi oleh hukum itu sendiri. 

Peningkatan kasus kekerasan seksual ini akibat dari hukum dan keadilan yang jauh sekali bagi para korban. Semoga saja dengan adanya kesadaran dan perjuangan para korban membuat aparat hukum dan KPAI mau memperbaiki diri bekerja sesuai mandat UU masing-masingnya.

Menurut rencana, dikatakan oleh IPDA Tulus bahwa penyerahan Tersangka dan Bukti kepada Kejaksaan Negeri Depok akan dilakukan pada hari Kamis 10 September 2020 melalui zoom di kantor Polres Depok.

Demikian informasi perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dari gereja St Herkulanus Depok kami sampaikan.

Besar harapan kami teman-teman jurnalis tetap mendukung para korban dan mengawasi penanganan kasus ini agar pelaku dihukum berat. Mari kita awasi dan dorong terus agar penanganan kasus ini mewujudkan harapan keadilan bagi para korban. Atas dukungannya selama ini kami mengucapkan terima kasih.


Jakarta, 9 September 2020
Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Kuasa Hukum Korban.

Editor : Taat Ujianto