• News

  • Opini

Uji Materi Omnibus Law, Prinsip Hukum Murah, Cepat, dan Sederhana Tak Dapat Diakses

Azas Tigor Nainggolan
Foto: Akurat.co
Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beberapa hari ini ramai dibicarakan upaya Uji Materi terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di Indonesia untuk melakukan Uji Materi terhadap peraturan dapat dilakukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Bagi masyarakat yang kurang menerima dengan isi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi.

Uji Materi di Mahkamah Konstitusi saat ini wewenangnya hanya untuk merubah pasal-pasal tertentu saja dan belum bisa membatalkan Undang-undangnya. 

Sementara dalam Uji Materi terhadap  peraturan di bawah Undang-undang (UU)  bisa dibatalkan melalui Uji Materi oleh Mahkamah Agung (MA).

Mengapa pula Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa membatalkan UU?

Saatnya dibangun Uji Materi MK tidak hanya mempersoalkan pasal-pasal di UU tetapi bisa membatalkan UU. Pengembangan wewenang MK ini perlu, agar pembuatan UU tidak sewenang-wenang. Juga agar Uji Materi di MK tidak jadi "jebakan batman".

Seperti halnya sebuah produk UU, misalnya seperti UU Omnibuslaw Cipta Kerja  yang dirasa oleh masyarakat banyak memuat ketentuan bermasalah di dalam pasal-pasalnya.

Jika terlalu banyak, bahkan puluhan pasal yang perlu diperbaiki maka perlu dilakukan oleh puluhan  Uji Materi ke MK oleh kelompok masyarakat berkepentingan.

Akibatnya prinsip hukum yang murah, cepat dan sederhana tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagai salah satu  subyek penegakan hukum oleh UU yang bersangkutan.

Ide pengembangan wewenang MK yang bisa membatalkan UU perlu ditinjau ulang.

Astina, 13 Oktober 2020.

Penulis: Azas Tigor Nainggolan

Editor : Taat Ujianto