• News

  • Peristiwa

Benarkah Aksi Tolak Aturan Permenhub Nomor 26/2017 Didanai Perusahaan Taksi Online?

Demo taksi online
poskota
Demo taksi online

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aksi unjuk rasa (unras) para driver online 25 Oktober 2017 menolak aturan baru Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 di Kantor Perhubungan diduga didanai oleh salah satu perusahaan taksi online yang tidak terima dengan aturan tersebut.

Menurut sumber, para driver mendapat bayaran dari salah satu perusahaan taksi online untuk melakukan aksi penolakan permenhub tersebut. Disebutkan sumber yang enggan disebutkan namanyaitu, jika aksi nanti dirinya mendapatkan bayaran dari perusahaan tersebut.

“Yang paling bermasalah ya perusahaan tersebut kalau ada tarif atas, tarif bawah. Pasti rugi ya perusahaan tersebut, makanya yang paling banyak mengeluarkan uang ya dia,” kata driver tersebut, Selasa (24/10/2017).

Padahal, pihak driver sendiri tidak masalah dengan aturan tarif bawah dan tarif atas. Menurutnya, yang menjadi keberatan teman-teman driver adalah KIR dan stiker.

Untuk tarif atas tarif bawah semua driver sangat mendukung. Di lapangan teman-teman menolak karena ada stiker jadi tidak bisa keluar kota.

Disebutkan sumber itu, para driver dibayar ratusan juta untuk aksi 25 Oktober 2017. Namun, para driver ini ketakutan. Bahkan dirinya sudah bertemu dengan salah satu pejabat di perusahaan tersebut.

“Hanya satu perusahaan yang bermain, dua laginya tidak. Perkelompok atau DPC mendapatkan Rp15 juta,” ungkapnya.

Driver Jakarta, menurut sumber tersebut, mendapatkan dana lebih besar dibanding yang berasal dari daerah.

Diketahui hari ini Rabu (25/10/2017), para driver taksi online seluruh Jabotabek  melakukan aksi damai di Kemenhub. Demo para supir taksi online ini terkait penolakan beberapa pion pada revisi Permenhub Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online yang akan dibentuk menjadi PM baru.

Para driver menolak aturan plat nomor, menolak stiker sewa khusus, menolak KIR Ketrik, menolak perjuangkan pasal-pasal yang dianulir Mahkamah Agung.

Dari pesan yang diterima, aksi ini dihadiri oleh JAKO United, DUGG, SAO, BOC, RFC, SPPO, MANDAR, K107, PAS, ADIKARA, FRISMER dan FDO. Total aksi ini diikuti oleh sekitar 700 pengemudi yang berasal dari Jabodetabek. Sebagian lagi sengaja datang dari wilayah Banten dan Jawa Barat.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Wulandari Saptono