• News

  • Peristiwa

KPK Sebut Ada Problem Pencatatan Ganda antara PT KAI dan Kemenhub

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Dokumentasi NNC/Sesmawati
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

JAKARTA, NNC - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyatakan adanya problem pencatatan ganda antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Masalah tersebut diduga terjadi sejak 2007.

Hal tersebut dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat pertemuan antara KPK dan kementerian terkait penyelamatan aset KAI, Senin (18/12/2017). Menurutnya ada pihak swasta yang menggunakan ruang di pinggir rel kereta api seperti kabel, pipa atau yang lain.

Kemudian ada kendala dalam pembayaran karena adanya perbedaan pandangan tentang pencatatan aset tersebut, apakah aset KAI atau Kemenhub.

"Karena keduanya mencatat sebagai aset Rp 14 triliun tersebut," kata Febri, Senin (18/12/2017).

Saat ini, lanjut Febri, dari informasi yang diterima KPK, penerimaan KAI dari rumija yang dihitung Rp 744 miliar per tahun, sebagiannya tertunggak karena sengketa tersebut yaitu sekitar Rp 144 miliar.

Karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan negara dari penggunaan rumija tersebut, hal ini juga dibahas dalam FGD penyelamatan aset KAI tersebut.

"Jadi peran KPK di sini adalah menjalankan fungsi trigger mechanism di bidang pencegahan agar kepemilikan aset lebih jelas, dan penerimaan negara lebih maksimal," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK bersama sejumlah kementerian dan lembaga menggelar forum diskusi, Senin (18/12/2017). Diskusi tersebut membahas mengenai penyelamatan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Febri mengatakan, kementerian dan instansi yang terlibat dalam diskusi dengan KPK itu yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan KAI.

Adapun yang dibahas dalam diskusi itu yakni ruang milik jalan (rumija) sekitar 6 meter sepanjang rel di seluruh Indonesia. Rumija yang telah teridentifikasi, lanjut Febri, sekitar 5.500 hektar di seluruh Indonesia dengan nilai sekitar Rp 14 triliun.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli