• News

  • Peristiwa

Tanggapi Nyanyian La Nyalla, PKS: Politik Tanpa Uang Itu Mustahil

Suasana Diskusi Polemik Politik Uang di Pilkada 2018.
Istimewa
Suasana Diskusi Polemik Politik Uang di Pilkada 2018.

JAKARTA, NNC - Politik demokrasi pasti membutuhkan uang. Karena itu setiap orang yang ingin menjadi pemimpin haruslah memiliki cukup modal dalam aktivitas politiknya, semisal ketika melakukan kampanye politik. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Bidang Polhukam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhudalynudin. Menurutnya, soal uang di politik demokrasi, bagaimanapun pasti membutuhkan uang.  

"Diskusi tentang biaya politik di dalam sebuah sistem one man one vote demokrasi itu tidak mungkin kita menghindari biaya," kata Suhudalynudin dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Pendapat tersebut menanggapi nyanyian La Nyalla terkait pengakuannya soal dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh salah seorang pengurus partai Gerindra di Jawa Timur yang menyebut nama Ketua Umum partai politik berlambang kepala burung Garuda itu. Nyalla mengaku uang tersebut untuk kepentingan rekomendasi bakal calon Gubernur di Pilkada Jatim 2018. 

Menurut Politisi PKS itu, uang adalah konsekuensi dari sebuah sistem. Politik tanpa uang hampir pasti mustahil. Namun, itu bisa diminimalisir. 

"Kita bicara politik tanpa uang di dalam sistem yang terbuka, one man one vote demokrasi, itu tidak mungkin, walaupun bisa diminimalisir. Ada cara-cara yang untu mengurangi biaya politik. Salah satunya terkait pembatasan dana kampanye," ujarnya. 

Menurut Suhudalynudin, partainya tidak pernah mencalonkan kandidat dengan faktor pertimbangan utamanya duit. Bagi PKS, mereka punya cara sendiri mengatasi kekurangan biaya.

"Kita sangat mengandalkan mesin politik untuk bisa menutup apa yang menjadi kebutuhan biaya kampanye. Pengalaman selama ini efektif dan bisa sangat mungkin, apalagi didukung sistem. Kita menginginkan pembatasan politik baik wajar tapi masyarakat diajarkan money politics karena sistem mendorong ke arah itu," papar Suhudalynudin berbagi pengalaman. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, pembatasan biaya kampanye dapat menghindarkan pasangan calon pemimpin daerah dari potensi korupsi ke depan andai terpilih.

"Dulu kami sempat usulkan belanja kampanye lebih realistis di mana angka batas atas bisa mengerem. Tapi, tak dihiraukan pembuat UU. Usulan perludem pembatasan biaya kampanye itu kira sangat dukung. Ada batasan biaya yang digunakan. Kekurangan dari mana? Dari mesin politik, dari kader partai," ujarnya. 

 

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli