• News

  • Peristiwa

Ini 5 Poin Krusial yang Memperlambat Pengesahan RUU Antiterorisme

Ada lima poin krusial  yang memperlambat pengesahan RUU Antiterorisme.
Istimewa
Ada lima poin krusial yang memperlambat pengesahan RUU Antiterorisme.

JAKARTA, NNC - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengaku memaklumi jika pembahasan RUU Terorisme agak lambat diketok palu. Meski , kata dia, RUU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah bergulir sejak 2016. Mardani Ali Sera menilai lambannya pembahasan RUU Antiterorisme bisa dimaklumi.

"Jadi dimaklumi kalau prosesnya lambat. Tapi tidak bisa ditolerir kalau kita memperlambat diri," kata Mardani, Sabtu (19/5/2018).

Menurutnya, bahwa, alasannya, RUU Antiterorisme dibahas secara komprehensif. DPRingin RUU Antiterorisme ini nantinya bisa berlaku jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

"UU ini berharap bisa menjangkau 10 sampai 20 tahun ke depan. Jangan kayak UU Pemilu, tiap mau pemilu berubah lagi. Itu saya setuju," imbuhnya.

"Sekarang negara hadir. Program deradikalisasi ada. Semua ada. Jadi memang lambat. Karena setiap hal dalam UU ini kita memikirkan konsekuensinya," ujar Mardani.

Untuk itu, pihaknya kembali mengingatkan, RUU Antiterorisme merupakan inisatif pemerintah. DPR, lewat Pansus RUU Terorisme, telah membuat 122 daftar inventarisasi masalah (DIM) saat revisi UU ini dibahas.

Masih menurutnya, setidaknya tinggal lima masalah yang masih terus dibahas. Kelimanya adalah soal definisi, masa penahanan, penyadapan, pelibatan TNI, dan hukuman mati.

"RUU ini adalah inisiasi pemerintah. DPRsudah membuat 122 DIM. Ujungnya sekarang tinggal lima. Definisi, masa penahanan, penyadapan, pelibatan TNI, dan hukuman mati," tegas Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera itu.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Sulha Handayani