• News

  • Peristiwa

Soal Gaji BPIP, PKS: Keppres Itu Bertentangan dengan Keuangan Negara

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera
NNC/ Dominikus
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

JAKARTA, NNC - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengecam Keputusan Presiden (Keppres) tentang gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang nominalnya mencapai Rp100 juta perbulan. Ia menganggap hal ini memalukan dan menciderai rakyat Indonesia mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami defisit. 

“Keppres ini sangat memalukan dan  menciderai hati nurani rakyat Indonesia!” kata Mardani, melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (28/5/2018).

Menurut Mardhani Ali Sera, sebenarnya mendukung adanya lembaga ini sebagai upaya penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia,  namun ia menyayangkan Keppres tentang gaji BPIP yang dinilainya sangat membebani negara dengan anggaran yang tidak sedikit.

“Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai Rp1,3 miliar  per orang selama satu tahun,” jelasnya.

Adapun, alasan legislator Fraksi PKS itu, di tengah perekonomian Indonesia yang berat; rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.

“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” imbuhnya.

Lanjut Ketua DPP PKS, seharusnya pemerintah mmencontohkan Malaysia yang memotong gaji para menteri karena ekonomi sedang tidak stabil.

“Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya,” kata Mardani.
Dia menyayangkan,  seharusnya para elit menerapkan prinsip Pancasila tentang semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Prinisp Pancasila harusnya diperlihatkan oleh elitnya, tapi ini gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Wulandari Saptono