• News

  • Peristiwa

Kasus Dana Hibah yang Menyeret Nama Alex Noerdin, Ini Kata Kejagung

Kasus dana hibah menyeret nama Alex Noerdin.
Kejagung
Kasus dana hibah menyeret nama Alex Noerdin.

JAKARTA, NNC - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih menangani kasus perkara dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013, yang menyeret mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin.

Terkait hal itu Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengungkapkan pihaknya masih memanggil para saksi untuk dimintai keterangan.

Adi meyakini dalam waktu dekat tim penyidik akan segera menetapkan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp26 miliar itu.

"Tenang saja, kasus itu masih berjalan di sini (Kejaksaan Agung). Masih proses pokoknya ya," tutur Adi, Rabu (14/11/2018).

Seperti diketahui, gelar perkara (ekspose) pertama dilakukan pada Rabu (9/9/2018). Kemudian tim penyidik menemukan bukti tindak pidana korupsi baru terkait Alex Noerdin.

Bukti dimaksud mulai dari pembelian sejumlah sepeda motor dengan nilai mencapai Rp26 miliar dan penggelontoran dana yang dilakukan Alex Noerdin setiap kali melakukan kunjungan ke daerah dengan nilai mencapai miliaran.

Kemudian, ekspose perkara dana hibah dan bansos yang kedua dilakukan pada Rabu 10 Oktober 2018. Gelar perkara yang kedua ini dilakukan tim penyidik agar dapat menentukan sikap terhadap status hukum Alex Noerdin.

Dalam kasus tersebut Kejagung tmenetapkan dua tersangka yaitu Kepala BPKAD Provinsi Sumatra Selatan Laonna Toning dan Mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan Ikhwanuddin.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.

JAMPidsus menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Pada awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun. Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sulha Handayani