• News

  • Peristiwa

Papua Tanpa Indonesia Bukanlah Papua, Sebaliknya...

Diskusi Publik bertajuk 'Papua= Indonesia, Indonesia=Papua'
Dokumentasi Netralnews
Diskusi Publik bertajuk 'Papua= Indonesia, Indonesia=Papua'

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi mengatakan, Papua secara otomatis menjadi daerah kekuasaan Indonesia berdasarkan prinsip Uti Possidetis Juris, yakni prinsip penetapan batas-batas negara yang baru merdeka dari penjajahan dengan memastikan wilayahnya kembali.

Hal tersebut diungkapkan Reza dalam Diskusi Publik bertajuk 'Papua= Indonesia, Indonesia=Papua' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019), terkait adanya isu yang digaungkan oleh aktivis Papua Merdeka agar dilakukan jajak pendapat atau referendum di Bumi Cendrawasih itu.

"Di dalam kelaziman hukum internasional itu ada satu asas yang namanya Uti Possidetis Juris, negara-negara poskolonial itu mewarisi wilayah yang ditinggalkan oleh negara kolonial. Ini satu asas hukum internasional yang berlaku dimana-mana dan diakui," kata Reza.

Dalam konteks Indonesia, Reza mengungkapkan, batas wilayahnya mengikuti batas wilayah ketika masih berstatus Hindia Belanda. Karenanya, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 10945, maka Papua yang dahulu berada dibawah jajahan Belanda (dan wilayah Hindia Belanda), secara otomatis menjadi bagian dari Indonesia.

"Konsekuensinya, ketika tahun 1828 Belanda memperlebar wilayah koloninya dan masuk ke Irian pada waktu itu, dan kemudian kita merdeka dari Belanda, maka kita memiliki hak hukum tentang eksistensi Papua sebagai bagian wilayah yang tidak terpisahkan baik secara historis maupun yuridis dari NKRI," ungkap Reza.

Selain itu, kata Reza, ada proses demokratis yang tidak terbantahkan tentang right to self determination atau

Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) untuk menentukan nasib pada tahun 1969 yang mendeklarasikan bahwa Papua atau Irian ini bagian dari NKRI.

"Pemungutan pendapat yang rakyat diminta pendapatnya dan menyatakan bahwa 'kami bagian dari NKRI'. Jadi ada proses-proses yang demokratis," paparnya.

Lanjut Reza, hal tersebut juga dikukuhkan dalam resolusi PBB nomor 2504 yang memberikan pengakuan bahwa Irian Jaya atau Irian Barat waktu itu yang sekarang menjadi Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari NKRI.

"Sehingga alasan alasan historis yuridis dan eksistensi faktual geografis ini tidak terbantahkan tentang status Papua sebagai bagian dari NKRI. Sebagian bahkan menarik kesejarahan Papua dengan Kesultanan Ternate dan Tidore bahwa Jauh sebelum itu Kerajaan Ternate memiliki pengaruh yang cukup kuat dan eksistensinya bisa dibuktikan dengan penelitian historis di wilayah Irian," paparnya.

Dengan demikian, Reza menyebut, polemik munculnya aspirasi kemerdekaan dan mempertanyakan konsep tentang Papua bagian dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda terbantahkan.

Disamping itu, klaim segelintir oknum yang mengatakan bahwa Pepera pada tahun 1969 tidak demokratis karena hanya melibatkan kepala suku sebenarnya tidak berdasar.

"Sistem itu justru merepresentasikan kekhasan dan karakteristik Papua dimana peran suku-suku justru diakui sejak dulu di dalam proses politik demokratis bergabungnya Papua menjadi bagian dari NKRI," terang Reza.

Hal ini, tambah Reza, masih dilakukan sampai sekarang di beberapa wilayah Papua dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

"Inilah kearifan lokal yang dimiliki oleh Papua dan sejak dulu kita akui dan menjadi bagian sejarah politik yang membentuk Papua hari ini sebagai bagian dari NKRI," tuturnya.

"Jadi klaim bahwa Pepera tidak demokratis dengan sendirinya terbantah. Kemudian Papua bukan bagian NKRI kalau kita lihat prinsip hukum internasional bahwa negara poskolonial mewakili bekas wilayah penjajahnya juga terbantah karena Belanda sudah di sana sejak 1828," jelas Reza.

Pada kesempatan yang sama, intelektual muda Papua, Jusman Nortonggo mengatakan, orang tuanya adalah salah satu tokoh yang ikut berjuang meneteskan darah untuk Papua kembali ke pangkuan NKRI. Karenanya, perjuangan orang-orang tua terdahulu jangan sampai disia-siakan.

"Kami bicara ini karena orangtua kami meneteskan darah dan airmata untuk mengembalikan Papua ke NKRI," tegasnya.

Menurutnya, tugas negara saat ini adalah mencari solusi agar Papua bisa maju, supaya orang-orang Papua benar-benar sejahtera. Karena di Papua masih banyak orang yang tidak sejahtera.

Dia mengakui, bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik, namun belum tepat sasaran. Menurutnya, bantuan pemerintah ke Papua seharusnya filosofinya seperti air hujan yang mengalir ke tempat paling bawah.

"Artinya, apa yang diberikan pemerintah ke Papua bisa dirasakan semuanya. Karena Papua tanpa Indonesia bukanlah Papua, Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia," katanya.

Sementara itu, aktivis Papua Basri Nabi mengatakan, Papua tidak hanya memerlukan pembangunan fisik, tapi juga sumber daya manusia (SDM), supaya generasi ke depannya bisa membangun Papua dan bangga terhadap NKRI.

"Perhatiannya adalah bagaimana membangun SDM. Karena itu kalau kita bicara soal Papua, kita siapkan adik-adik kita supaya tidak ada pikiran kami bukan bagian dari NKRI," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli