• News

  • Peristiwa

Dinilai Tak Paham Tanggung Jawab, Kadispora DKI Diminta Evaluasi Kasudinpora Jaktim

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Jakarta Timur Abdurouf Haulani AP
Netralnews/Wahyu Praditya
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Jakarta Timur Abdurouf Haulani AP

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Jakarta Timur Abdurouf Haulani AP, menyatakan, Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Timur Edward Situmeang tak memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu menyusul pernyataan Edward mengenai persoalan kepemudaan, khususnya KNPI yang berada dibawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Pria yang akrab disapa Lany ini menyatakan, dalam pernyataannya Edward Situmeang menyebutkan bahwa KNPI sebagai wadah bernaung organisasi kepemudaan bukanlah di bawah naungan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Pak Kasudin menyebutkan bahwa kewenangan mengenai kepemudaan menjadi tanggung jawab Bakesbangpol. Itu kan salah. Ini Kasudin ga ngerti atau bagaimana," kata Lany saat berbincang di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Ia sekaligus menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Sudinpora) Jakarta Timur juga tidak pernah melibatkan KNPI sebagai mitra dan binaannya untuk melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan kepemudaan sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 dan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan.

Padahal jelas-jelas dalam Perda Kepemudaan disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan kepemudaan.

Di mana tujuan pembangunan kepemudaan termaktub dalam Pasal 3 Perda Kepemudaan yang berbunyi 'Bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selain itu, dalam Pasal 6 Perda Kepemudaan sangat jelas tugas dan wewenang pemerintah daerah, yaitu tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas kepala SKPD, UKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.

"Hal ini menjadi sangat lucu, ketika seorang pejabat Kasudinpora yang ada di Ibukota tidak memahami jobdesk-nya. Bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Menurut Lany, kondisi ini harus menjadi evaluasi bagi Gubernur Anies terhadap pejabat-pejabat di bawahnya.

"Karena pemuda adalah aset bangsa yang harus dibina, diberdayakan dan dikembangkan potensi-potensinya sebagai generasi di masa yang akan datang," tutupnya.

Sementara Ketua Presidium Pemuda Jakarta Timur, Amos Hutauruk, menyatakan bahwa, Kasudin Pora Edward tak mengerti akan tugasnya. Serta, tak mengerti prihal Perda Kepemudaan.

"Bahkan tak memiliki kepedulian terhadap pembinaan kepemudaan," katanya di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Oleh karena itu, ia minta kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga (Kadispora) Achmad Firdaus agar segera memangil dan mencopot Edward. "Serta menggantinya dengan orang yang lebih paham dan peduli kepada pemuda," ungkapnya.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli