• News

  • Peristiwa

Bebaskan Napi Korupsi di Tengah Covid-19, Politisi: Jangan ada Udang Dibalik Beleid Ini

Anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny K Harman
Indopolitika
Anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny K Harman

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny K Harman mengkritik usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dirinya mempertanyakan apakah wabah Corona atau Covid-19 telah masuk lapas ? Jika benar, lantas siapa yang membawa virus tersebut ke dalam lapas ?

Benny menegaskan jangan sampai mewabahnya virus Corona menjadi sebuah aji mumpung.

"Pemerintah akan melepaskan sekitar 35 ribu Napi narkotika yang hukumannya 10 thn ke bawah dan telah menjalani 2/3 hukuman utk mencegah wabah Covid-19 masuk Lapas. Apakah Covid sudah masuk Lapas? Siapa yg bawa, lewat mana?" tanya Benny dalam akun Twitternya @BennyHarmanlD, Kamis (2/4/2020).

"Hmmm, jangan2 ada udang di balik beleid (kebijakan) ini. Rakyat Tanya!" tulisnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli