• News

  • Peristiwa

Fraksi PKS Bantah Usulkan Pembebasan Napi Koruptor

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini
dprd.go.id
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya tidak pernah mengusulkan untuk membebaskan narapidana kasus korupsi (napi koruptor).

"Saya menegaskan atas nama Fraksi PKS tidak pernah mengusulkan pembebasan koruptor," tulis Jazuli di akun Twitternya, Minggu (5/4/2020).

Hal itu disampaikan Jazuli terkait polemik wacana pembebasan narapidana kasus korupsi yang berusia di atas 60 tahun untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Wacana yang digaungkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly itu juga menyeret nama Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil sebagai pihak yang mengusulkan supaya tidak ada diskriminasi dalam pembebasan narapidana karena wabah corona.

"Saya tegaskan kembali, sampai saat ini saya sudah cek ke anggota komisi 3 PKS  mereka mengatakan tak ada yang mengusulkan pembebasan napi koruptor," tegas Jazuli Juwaini dalam cuitan lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang pembebasan narapidana dan anak karena wabah corona, terlihat diskriminatif.

Nasir menyebut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 itu diskriminatif karena virus corona bisa menyasar siapa saja, termasuk narapidana extraordinary crime.

Hal tersebut disampaikan Nasir dalam rapat virtual Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (1/4/2020).

"Saya melihat ini diskriminatif. Kenapa napi-napi kasus tipikor itu tidak dimasukkan? Karena ini kan kita bicara soal wabah corona. Apakah Pak Menteri bisa yakin mereka yang mereka yang merupakan napi tipikor itu tidak kena virus corona?" kata Nasir.

"Permenkumham ini kan dikeluarkan karena ada wabah corona. Oleh karena itu, semua napi, apakah itu napi tipikor, napi lain-lain, itu juga rentan terpapar virus corona. Karena itu, kami berpikir agar Permenkumham No.10/2020 ini juga menyasar yang namanya napi tipikor," sambungnya.

Nasir kemudian menyinggung soal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Ia berpendapat, ketentuan itu juga menghambat pembebasan napi koruptor. Aturan tersebut dianggapnya lebih bernuansa politik ketimbang hukum.

Diketahui, napi koruptor, teroris, narkotika dan pelaku pelanggaran HAM berat tidak ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain terkait wabah corona sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.10/2020.

Hal itu karena tata laksana pembebasan narapidana extraordinary crime terganjal PP No. 99/2012. PP inilah yang diwacanakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk direvisi agar bisa menyasar napi lain, termasuk napi kasus korupsi yang berusia di atas 60 tahun.

"Jadi tak boleh PP 99/2012 itu menghambat untuk menyasar yang namanya napi tipikor. Apalagi kalau mau jujur kita, PP 99 tahun 2012 itu produk politik ketimbang produk hukum, artinya lebih kental produk politiknya ketimbang produk hukumnya," ungkap Nasir Djamil.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P