• News

  • Peristiwa

Soal Kepgub Penerimaan Bansos, Biro Hukum Merasa Tak Dilibatkan

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah
Beritajakarta
Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 

Namun, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah mengaku tak mengetahui penerbitan Kepgub itu. Ia menyebut bahwa pihaknya tak dilibatkan dalam proses pembuatan payung hukum tersebut. Padahal selama ini, setiap aturan hukum yang diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melewati biro hukum ini terlebih dahulu.

"Saya belum tahu, yang proses bukan biro hukum," ujar Yayan Yuhanah, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Kepgub 368 Tahun 2020 yang ditandatangani Anies Baswedan itu terbit pada 16 April lalu. Dalam surat itu terdaftar sebanyak 1,194 juta kepala keluarga berhak menerima bantuan tersebut. 

"Menetapkan penerima bantuan sosial bagi penduduk yang rentan terdampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB sebanyak 1.194.633 kepala keluarga sesuai dengan daftar yang tercantum," tulis Anies seperti dikutip dari salinan Kepgub tersebut.

Biaya pemberian bantuan sosial (Bansos) itu dibebankan kepada APBD DKI Tahun 2020. Dalam Kepgub ini dijelaskan bahwa bentuk bantuan sosial berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis bansos yang diberikan adalah beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan, dan alat keamanan diri dengan total harga mencapai Rp149.500. Jumlah tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.

"Biaya untuk pelaksanaan bansos dibebankan kepada APBD DKI Jakarta dan sumber anggaran lainnya yang sah," jelasnya.

Namun, saat diperiksa daftar penerima yang tercantum di dalam lampiran Kepgub 368 Tahun 2020 itu ada yang janggal. Pasalnya, ada penerima bansos itu yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keduanya tercantum berdomisili di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli