• News

  • Peristiwa

Ferdinand Sindir Anies soal Bansos: Urus Jakarta Aja Tak Mampu, Bagaimana Urus Indonesia?

Anies Baswedan dapat sindiran dari politisi Partai Demokrat,
Pemprov DKI
Anies Baswedan dapat sindiran dari politisi Partai Demokrat,

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut tak memiliki dana untuk membiayai bantuan sosial di masa pandemi virus corona.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5/2020).

Menurut politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, fakta ini membuktikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih belum becus mengemban jabatan sekelas gubernur.

“Menjaga kehandalan ketersediaan dana dan tetap mempertahankan pendapatan daerah saja tak mampu. Dana bagi hasil tersisa sekitar 2,5 T yg blm dibayarkan pusat, tp keadaan sdh lemah tak mampu berdiri. Tak mampu jaga sumber lain? Bagaimana mau bermimpi mengurus sebesar Indonesia?,” kata Ferdinand di akun Twitternya, Kamis (7/5/2020).

Sebelumnya diberitakan bahwa Menkeu mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.

Selama pandemi Corona, pemerintah memutuskan memberikan perlindungan sosial bagi 3,7 juta warganya. Di mana, sekitar 2,6 juta atau setara 1,2 juta kepala keluarga ditanggung pemerintah pusat dan sisanya 1,1 juta menggunakan anggaran DKI Jakarta.

Besaran insentif yang diberikan adalah Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sejak April 2020. Insentif yang diberikan berupa sembako. Pemberian ini juga sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak mudik Lebaran tahun ini.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, pendistribusian bansos berupa sembako di wilayah Jabodetabek melibatkan perusahaan jasa logistik seperti PT Pos Indonesia, hingga ojek online (ojol).

"BLT ini langsung ke account, bansos delivery, juga termasuk gunakan jasa ojek online sehingga bisa tetap berikan pendapatan bagi para supir ojek yang sekarang alami penurunan tajam karena WFH," ungkapnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sulha Handayani