• News

  • Peristiwa

Soal HTI, FH: Mereka Penipu Sejarah, Tuhan Diperalat untuk Menipu!

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
Istimewa
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menganggap Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah penipu sejarah dan memperalat Tuhan untuk menipu.

Ungakapan itu keluar dari Ferdinand untuk mengomentari cuitan dari @Rahman_Nasir yang mempromosikan sebuah buku dari Ayik Heriansyah, mantan Ketua HTI yang kini jadi salah satu pengurus di LD PWNU Jawa Barat, berjudul: HTI dan Guyonan Gus Dur.

"Mereka penipu sejarah..!! Tuhan diperalat untuk menipu..!" Komen Ferdinand di akun Twitternya, Sabtu (22/8/2020).

Cuitan Ferdinand itupun dikomentari oleh netizen Seperti dirangkum netralnews.com:

"Kwkwkkw...kata guru ngaji ane om..makin panjang jenggotny makin pendek otakny alias cara mikirny..." tulis @Mince_yesyou

"Ternyata g cukup di Medsos Ngedabrusnya

Difilm kan juga.

Buat film/sinetron emang Kbnyakan yaa memang cuman "tipuan"

Tapi kl film mrk ini mahh..

Hadeeghh

Nunggu ada org2 baik yg mau laporin para begundal itu ke polisi dg tuduhan menyebarkan Hoax..

Kekira ada yg brani ga bang?" Komen @HInayyah.

Sebagai informasi, sejak tahun 2018 lalu Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra SH MSc mengancam akan menggugat semua pihak yang menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang.

"Jadi penegasan, yang menegaskan HTI itu adalah organisasi terlarang itu tidak ada dasar hukum. Kalau besok ada pihak-pihak mengatakan begitu, kami akan kasih somasi," kata Yusril di kantornya kawasan Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat, 2 November 2018.

Yusril mempertanyakan dasar pihak tertentu yang menuduh HTI sebagai organisasi terlarang.

Yusril menegaskan pemerintah hanya menyatakan mencabut izin HTI sebagai sebuah organisasi.

"Tidak ada pernyataan atau keputusan yang mengatakan HTI adalah organisasi terlarang," ujar pakar Hukum Tata Negara itu.

Menurut Yusril, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan underbow-nya yang tegas dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Namun, beda dengan HTI.

"Atas dasar apa anda mengatakan HTI organisasi terlarang. Apa maksud anda mengatakan HTI seperti PKI. Jadi kami akan bersikap tegas karena tidak ada dasar hukum kita tunjukkan bukti-bukti hanya PKI yang dinyatakan partai terlarang," jelasnya.

Yusril menjelaskan, di Indonesia, ada organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kata dia, HTI adalah ormas berbadan hukum 'perkumpulan' atau vereniging yang didaftarkan di Kemenkumham. "Status badan hukumnya itulah yang dicabut," sebutnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati