• News

  • Peristiwa

Ungkit Kasus Ahok, Pengacara Ferry Juan Minta Komnas HAM Jangan Bikin Gaduh

Pengacara Ferry Juan
Istimewa
Pengacara Ferry Juan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik yang mengungkit kembali kasus penistaan agama yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, mendapat tanggapan banyak kalangan.

Tak sedikit yang menyebutkan pernyataan Ahmad Taufan itu dapat menimbulkan kegaduhan. Salahsatunya, pengacara, Ferry Juan yang menyebutkan pernyataan Ahmad Taufan sebuah pembodohan.

Sebelumnya Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa kasus Ahok adalah luar biasa. Tak selesai sampai hari ini dan masih dipertanyakan di dunia Internasional.

Ferry mengaku heran dan penuh tanda tanya, terkait beredarnya berita yang memuat pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut.

"Tolong dicatat bahwa kita ini menjunjung tinggi azas Equality Before The Law, di mana semua sama dihadapan hukum. Tidak ada yang luar biasa dan apa yang tidak selesai? Dunia internasional mana yang bertanya?" tegas Ferry Juan, Senin (24/8/2020).

Menurut pengacara berpenampilan flamboyan bahwa hal tersebut jelas merupakan pembodohan terhadap masyarakat. Makanya, perlu diluruskan karena apa yang dilakukan Ahok adalah murni tindak pidana kejahatan penistaan agama, menurut ketentuan hukum Pasal 156a KUHP yang sudah divonis oleh Hakim Pengadilan. Juga sudah inkracht dan sudah selesai! 

"Jadi, tidak ada pelanggaran HAM maupun konflik mayoritas-minoritas. Sedangkan yang ada, yakni Ahok seorang convicted (terhukum) atas tindak pidana kejahatan penistaan agama. Dan, perlu sampaikan itu kepada dunia Internasional," telaahnya, panjang lebar.

Ferry Juan SH meminta agar dunia Internasional harus menghormati kedaulatan bangsa dan negara. "Segala peraturan dan aturan di Indonesia, pihak asing jangan ikut campur urusan dalam negeri kita. Dan, jangan bikin masyarakat bingung dengan informasi yang keliru," tuturnya.

Dipaparkan lebih lanjut bahwa sebagai warganegara yang baik, wajib menghormati Prinsip Kebebasan Hakim

dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi (Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate).

"Sudah bagus Ahok dihukum dengan Pasal 156a KUHP. Sebab, andaikan dihukum dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, tentu Ahok harus menjalani hukuman lebih lama lagi di Lapas Cipinang dan bukan di Rutan Brimob, lho!" Lagi, ayah dari Niquita Juan tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli