• News

  • Peristiwa

Kurang Dua Juta Lagi, Pekerja Memenuhi Syarat Subsidi Upah Diminta Segera Kirim Data   

Ilustrasi orang mengeluarkan uang dari dalam dompet.
Ilustrasi orang mengeluarkan uang dari dalam dompet.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sejauh ini sudah terkumpul data 13,7 juta pekerja yang dapat menerima bantuan subsidi upah dan diharapkan jumlah tersebut segera dapat mencapai 15,7 juta pekerja seperti yang ditargetkan pemerintah.

"Dirut BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kemarin menyampaikan sudah 13,7 juta nomor rekening yang sudah masuk. Tinggal menunggu dua juta lagi," kata Menaker Ida ketika melakukan sosialisasi gerakan pekerja sehat di Kawasan Berikat Nusantara di Jakarta Utara, Selasa (26/8/2020).

BPJAMSOSTEK dalam gelombang I telah menyerahkan 2,5 juta data pekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dilakukan Senin lalu.

Rencananya dalam setiap gelombang akan diserahkan data sekitar 2,5 juta pekerja per pekannya, yang kemudian akan diperiksa kembali oleh Kemnaker.

Menurut Menaker Ida, pemeriksaan 2,5 juta data yang sudah diterima itu untuk memastikan penerima sudah tepat sasaran.

"Katanya kami harus akuntabel, katanya kami harus tepat sasaran. Untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran, nomor rekeningnya teman-teman pekerja sesuai dengan nomor yang diserahkan maka kami butuh waktu, sesuai dengan di petunjuk teknis juga diberikan empat hari," ujar Ida, seperti dilansir Antara.

Setelah selesai data tersebut akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank-bank pemerintah.

Subsidi akan langsung dikirim ke rekening penerima sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan atau total Rp2,4 juta. Ida sendiri mengatakan ditargetkan transfer pertama sudah bisa dilakukan pada akhir Agustus 2020.

Terkait sisa dua juta data yang belum masuk, Ida mendorong agar para pekerja yang memenuhi syarat segera menyerahkan data kepada BPJAMSOSTEK agar bisa segera divalidasi.

 

Editor : Irawan.H.P