• News

  • Peristiwa

Dokumen Intelijen Kejagung Hangus Akibat Kebakaran, Denny: Hmmmmmm

 Dokumen intelijen Kejagung hangus akibat kebakaran.
Antara
Dokumen intelijen Kejagung hangus akibat kebakaran.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar bertanya-tanya mengenai nasib penanganan kasus-kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung setelah kantor mereka terbakar hebat pada akhir pekan lalu. Diketahui, akibat kebakaran tersebut, dokumen intelijen Kejagung hangus, namun berkas kasus Djoko Tjandra masih aman.

"Hmmmmmmmmmmmmmmmmm.." itu saja yang ditulis Denny mengomentari berita soal dokumen intelijen yang hangus dan berkas kasus Djoko Tjandra yang aman.

Hingga saat ini, Kepolisian masih terus melakukan uji forensik di lokasi kebakaran. Hingga saat ini Kejagung masih belum bisa menjawab apa saja yang hilang pasca kebakaran hebat itu.

Demikian juga Polri yang mendapat tugas untuk menyelidiki kobongan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD yang berkicau di Twitter sejak malam kelam Kejagung juga serupa. Hanya menegaskan bahwa seluruh berkas perkara yang ditangani Kejagung aman.

Kemarin malam Mahfud mendadak buka suara lagi. Dia mengaku ditugasi Presiden Joko Widodo secara langsung. ’’Berkas-berkas perkaranya aman. Seratus persen aman,’’ kata Mahfud. Termasuk perkara besar yang tengah ditangani Kejagung. ’’Yang saat ini sangat menonjol ada dua perkara. Yaitu, kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki dan kasus Jiwasraya,’’ bebernya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, dirinya tidak akan mengedipkan mata untuk memelototi dua perkara tersebut. ’’Saya ikut mengawal di situ sebagai Menko. Saya akan teliti betul, ikuti perkembangannya,’’ ungkap dia. Pejabat asal Madura itu menekankan bahwa niat pemerintah masih sama. Mengungkap semua pihak yang terlibat dalam pusaran dua kasus tersebut.

Jika ada lagi yang terlibat selain Pinangki, Mahfud ingin semua diproses hukum. ’’Jaksa yang lain, pejabat yang lain, kalau ada (keterlibatan) itu harus berproses secara transparan,’’ tegasnya. Pemerintah, lanjut dia, tidak akan berbohong. Apalagi sampai menutupi dan menyembunyikan kasus-kasus tersebut. Jika ada yang punya bukti atau data terkait dengan kasus tersebut, pemerintah membuka diri untuk menerima.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sulha Handayani