• News

  • Peristiwa

Hadameon Aritonang Tak Akan Bisa jadi Pejabat Definitif Sekretaris DPRD DKI

 Hadameon Aritonang.
Pemprov DKI
Hadameon Aritonang.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan Hadameon Aritonang tidak akan bisa menjadi pejabat definitif Sekretaris DPRD DKI Jakarta karena terbentur regulasi. Pria yang akrab disapa Dame itu akan tetap menjadi pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI sampa pensiun di usia 58 tahun.

Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir mengatakan, hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kedua regulasi itu menyebutkan, usia pendaftar untuk jabatan eselon II-A tersebut maksimal 56 tahun dan harus mengikuti lelang jabatan.

"Untuk jabatan itu yang bersangkutan sudah lewat usianya, sekarang kan dia 57 tahun enam bulan, dan juga bagi pejabat eselon III harus ikuti seleksi terbuka. Untuk yang bersangkutan saat ini definitifnya Kabag di DPRD (Kepala Bagian Umum)," kata Chaidir di Balai Kota DKI pada Senin (31/8/2020).

Chaidir mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) perpanjangan jabatan Dame sebagai Plt Sekretaris DPRD DKI. Sebab masa jabatan Dame akan berakhir pada Selasa (1/9/2020) ini.

“Jadi nggak apa-apa Plt sampai BUP (batas usia pensiun), jadi bisa dua kali lagi diperpanjang,” ujar Chaidir.

Selain itu, kata dia, perpanjangan Dame menjadi Plt Sekretaris DPRD atas permintaan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyetujui permintaan tersebut.

“Kalau Ketua DPRD DKI pertimbangan cocok yah, gubernur setujui. Artinya Sekwan dan Wali Kota (dipilih) harus berdasarkan pertimbangan dan kecocokan dewan,” kata Chaidir.

“Kalau gubernur nggak setujui nanti mitra kerja antara dewan dan eksekutif nggak jalan bagus,” lanjutnya.

Menurutnya, permintaan Ketua DPRD DKI atas posisi itu telah tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Tahun 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

“Jadi nggak masalah kalau diperpanjang tiga bulan lagi menjadi Plt, karena kunci pertama persetujuan Ketua Dewan dan cocok sama yang bersangkutan,” imbuhnya.

“Jadi eksekutif (PNS) kalau mau dudukin jabatan Sekwan itu harus punya mitra kerja, artinya ada kecocokan dengan ketua dewan, nanti ketua keluarkan rekomendasi untuk disetujui (gubernur),” tambahnya.

Sebelumnya, masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang akan berakhir pada Selasa (1/9/2020) mendatang. Pemprov DKI Jakarta harus segera mengangkat atau menetapan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pejabat definitif Sekretaris DPRD DKI.

Hal itu terungkap berdasarkan dokumen penunjukkan pelaksana tugas Sekretaris DPRD DKI Jakarta dari eksekutif kepada legislatif yang diterima Warta Kota. Surat yang diteken Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir bernomor 283/-082.74 itu diundangkan pada Kamis (30/7/2020) lalu.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani