• News

  • Peristiwa

Nekat Perpanjang Jabatan Sekwan, Anies dapat Berurusan dengan Ombudsman, Ini Alasannya

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto.
Beritajakarta
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Nekat memperpanjang jabatan Hadameon Aritonang sebagai Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berpotensi berurusan dengan Ombudsman.

Pasalnya ada pelanggaran dalam perpanjangan jabatan tersebut. Demikian ditegaskan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto.

Menurutnya Sugiyonto, perpanjangan jabatan tersebut melanggar PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. 

"Kalau jabatan Dame (sapaan Hadameon Aritonang) diperpanjang, Gubernur dan ketua DPRD dapat dilaporkan ke Ombudsman karena melanggar aturan perundang-undangan, dan juga bisa jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Sugiyanto melalui telepon, Rabu (2/9/2020). 

Ia menjelaskan, jika jabatan Dame sebagai Plt Sekwan diperpanjang, maka perpanjangan itu tidak sah, sehingga jika Dame menandatangani surat-surat yang terkait dengan ke-Sekwan-an, termasuk yang terkait dengan masalah anggaran, maka tidak sah dan jika anggaran DPRD DKI diudit BPK, bisa menjadi temuan lembaga auditor negara itu. 

"Lagipula ini akan menjadi preseden buruk, karena seorang pejabat diangkat dengan melanggar aturan perundang-undangan, dan perpanjangan jabatannya pun dengan melanggar aturan perundang-undangan pula," tegas aktivis yang akrab disapa SGY itu. 

Seperti diketahui, masa jabatan Dame sebagai Plt Sekwan telah selesai pada hari ini, Selasa 1 September 2020, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dia harus diganti. 

Sebab, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil huruf c tentang JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, di ayat (6) dinyatakan bahwa seorang Plh atau Plt paling tinggi berusia 56 tahun, sedang Dame telah berusia 57 tahun. 

Di sisi lain, poin 3 huruf b ayat (12) Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian,  menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya".

Terkait hal ini, jabatan Sekwan DPRD adalah jabatan eselon II,  sementara Dame masih Eselon IIIA, meski pangkatnya sudah golongan IV B.

Selain itu, masa jabatan Plt dalam poin 3 huruf b ayat (11) Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 2/SE/VII/2019 dinyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan". 

Dame diangkat menjadi Plt pada awal Maret 2020, sehingga pada Senin 1 September 2020 ini masa jabatan Dame sebagai Plt Sekwan genap enam bulan (3 bulan ditambah 3 bulan), sehingga tak dapat diperpanjang lagi. 

Masa tugas Plt selama enam bulan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi baik itu Tama, Pratama, dan Madya, dimana di situ diatur bahwa jabatan Plt tidak boleh terlalu lama, yakni maksimal enam bulan. 

Namun menurut informasi yang diperoleh, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Pemprov DKI agar memperpanjang masa jabatan Plt Sekwan, sehingga Pemprov kemudian meminta pendapat hukum KASN. 

Narasumber Dekannews juga memberitahu kalau Dame diangkat menjadi Plt Sekwan atas rekomendasi Prasetio, meski dari segi usia dan kepangkatan Dame tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 2/SE/VII/2019.

Kepastian bahwa jabatan Dame sebagai Plt Sekwan diperpanjang, disampaikan Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir, di Balaikota, Jakarta Pusat. 

Ia mengatakan, perpanjangan jabatan Dame sebagai Plt Sekwan dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki.

"Serta sesuai amanat Undang-undang bahwa aparatur atau eksekutif yang akan menduduki jabatan Sekwan harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta," katanya. 

Ia menjelaskan, pihaknya sejak dua pekan lalu telah mengirimkan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait akan berakhirnya masa jabatan Dame, namun hingga hari ini KASN belum memberikan jawaban, sehingga Dame dapat melanjutkan tugas sebagai Plt Sekwan. 

Meski demikian ditegaskan Chaidir, mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Dame tidak dapat dilantik menjadi pejabat defenitif Sekwan, karena UU Nomor 5 menetapkan, usia pendaftar untuk jabatan eselon II-A maksimal 56 tahun dan lulus seleksi lelang jabatan.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sesmawati