• News

  • Peristiwa

Diwarnai Walkout Lima Fraksi, Paripurna DPRD DKI Tetap Lanjut

Suasana rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
Istimewa
Suasana rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - DPRD DKI Jakarta, menggelar Rapat Paripurna, Senin (7/9/2020). Rapat tersebut mengagendakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD DKI Tahun Anggaran 2019.

Sayangnya, sidang paripurna diwarnai aksi walkout anggota DPRD dari lima fraksi, yakni Demokrat, Golkar, PAN, Nasdem dan PSI. 

"Kami tidak dapat menerima Raperda ini. Karena itu kami walkout," kata anggota Fraksi Golkar sebelum meninggalkan ruang sidang. 

Aksi para politisi Golkar ini diikuti para politisi Demokrat, PAN, Nasdem dan PSI, sehingga yang tersisa dalam ruangan adalah anggota Fraksi PDIP, PKS, Gerindra dan PKB-PPP. 

Meski demikian, karena jumlah anggota kelima fraksi yang tersisa lebih dari 50 orang, dan saat ditanya ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi sebagai pimpinan sidang apakah mereka setuju Raperda disahkan, mereka menjawab setuju. Maka Ketua DPRD mengetukkan palu tiga kali tanda bahwa Raperda resmi disahkan menjadi Perda. 

Dalam laporan Badan Anggaran berdasarkan hasil pembahasan RAPBD PP APBD 2019, DPRD memberikan banyak catatan, termasuk dalam hal penerimaan. 

Catatan Dewan, realisasi pendapatan DKI pada 2019 hanya 83,07 persen, karena dari target Rp74,99 triliun, hanya terealisasi Rp62,30 triliun. 

Meski demikian, belanja daerah juga tidak mencapai target karena dari Rp77,85 triliun, hanya terealisasi Rp64,93 triliun (83,41 persen). 

Untuk bidang perekonomian, DPRD antara lain meminta agar SKPD merencanakan kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan warga Jakarta, dan tidak membuat program-program yang bersifat seremonial dan mubazir. 

Sementara untuk bidang keuangan, DPRD antara lain menyarankan agar Pemprov DKI melakukan sejumlah langkah untuk mendongkrak pendapatan, antara lain dengan mengusulkan kenaikan tarif pajak air bawah tanah, dan merekomendasikan kepada Bapenda agar melaksanakan pemeriksaan rutin maupun sidak terhadap penyedia bahan bakar, melakukan pemutakhiran data stasiun pengisian bahan bakar gas, dan melakukan monitoring pengenaan tarif PBB-Kab sebesar 5 persen dari sebelumnya 0,86 persen untuk sektor industri. 

Pengesahan RAPBD PP APBD 2019 ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pengesahan oleh Gubernur Anies Baswedan dan pimpinan DPRD.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sesmawati