• News

  • Peristiwa

Wacana Superholding, Sinergi Kawal BUMN Sebut Pemikiran Ahok dapat Diambil Sisi Baiknya

Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman
Istimewa
Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sinergi Kawal BUMN menyoroti pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pentingnya pembentukan Superholding Indonesia Incorporation. 

Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman mengatakan, pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta dalam video YouTube yang beredar di media sosial itu, dilakukan demi kepentingan Pemerintahan Jokowi yang berharap Pertamina dan Kementerian BUMN berbenah agar lebih baik.

"Kritik Pak Ahok terhadap Direksi Pertamina dan Kementerian BUMN sepertinya untuk kepentingan Pak Jokowi yang ingin Pertamina dan Kementerian BUMN berubah dan berbenah agar lebih baik," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

Dirinya menyarankan, sebaiknya kritik yang disampaikan Ahok diambil sisi positifnya. Meski caranya kurang elegan, namun Arief yakin apa yang dikatakan Ahok demi kebaikan Pertamina dan Kementerian BUMN.

Lebih lanjut Arief mengingatkan, pandangan Ahok soal pembubaran Kementerian BUMN bukan 'barang' baru. Apalagi wacana tersebut selalu berhembus setiap era menteri BUMN, kecuali di era Erick Thohir yang menyatakan menolak pembentukan Superholding BUMN.

"Superholding menurut saya bukanlah ide "haram" dan menakutkan karena sejatinya kepentingan politik harus diminimalisir dari korporasi yang mandiri dan profesional," ujar Arirf.

"Itu pun maksudnya bukan untuk mengikis peran pengawasan dari parlemen," lanjutnya.

Dirinya mengajak semua pihak untuk mereview pernyataan Presiden Jokowi dibeberapa media, pada medik 2018 hingga 2019. Saat itu, Presiden Jokowi menginginkan terbentuknya Superholding BUMN.

Menurutnya, gagasan dan harapan orang nomor satu di republik ini, tentu dipahami dengan baik oleh semua pihak, termasuk Ahok sendiri, yang coba mendorong wacana tersebut. Terlebih peran Kementerian BUMN belakangan dinilai kurang dapat dikontrol karena banyaknya lobby-lobby politik.

"Seiring berjalannya waktu, wacana super holding BUMN kini kembali bergulir dan menemukan momentum yang tepat untuk menjadi konsep pengelolaan bisnis BUMN masa depan," tuturnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli