• News

  • Peristiwa

Kasus Jiwasraya, Terdakwa: Bagaimana Dapat Korupsi Bila Tak Ada Aliran Dana ke Saya?

Jiwasraya
IDX channel
Jiwasraya

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Joko Hartono Tirto menegaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuktikan adanya aliran dana dari 13 Manajer Investasi yang mengelola 21 reksadana yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Joko Hartono Tirto.

Hal itu disampaikan Joko Hartono dalam nota pembelaan atau pledoi dirinya selaku terdakwa kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya yang dibacakan tim kuasa hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2020).

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Joko telah merugikan Jiwasraya Rp16,8 triliun dengan Rp12 triliun di antaranya bersumber dari investasi Asuransi Jiwasraya (PT AJS) di reksadana konvensional di 13 Manajer Investasi (MI). Kejaksaan Agung pun telah menetapkan 13 MI itu sebagai tersangka.

“Kemana uang Rp16,8 triliun tersebut dan mana alirannya? Bagaimana dapat dikorupsikan jika tidak ada aliran dana kepada saya?” kata Joko Hartono dalam pledoi yang dibacakan tim kuasa hukumnya.

Dalam pledoi itu, Joko menilai JPU juga tidak dapat membuktikan 13 MI yang menerbitkan 21 reksadana itu membeli 117 saham darinya dan juga Heru Hidayat serta Benny Tjokrosaputro.

Selain itu, jelasnya dalam pledoi, terdapat sejumah saham-saham BUMN dan pihak swasta lain yang diperoleh dari masyarakat di dalam 21 reksa dana tersebut.

“Bahwa proses subscription PT AJS ke 21 produk reksadana tersebut adalah dengan cara membeli (tunai) unit penyertaan yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh MI untuk membeli saham-saham yang menjadi underlying-nya dari masyarakat,” ungkapnya.

Pledoinya itu pun diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan sebelumnya. Saksi Faisal Satria Gumay, tulis Joko, pada persidangan 6 Juli 2020 menyatakan bahwa dalam  reksadana saham yang dimiliki  PT AJS terdapat banyak saham lain selain IIKP, SMRU, SMBR, dan LCGP.

Sementara itu, saksi lainnya, Lusiana pada persidangan 15 Juli membeberkan bahwa ada banyak saham lain yang di dalam portofolio reksadana yang dikelola 13 MI selain saham TRAM dan IIKP.

Sejumlah saham BUMN pun dilaporkan masuk dalam portofolio reksadana tersebut.

“Keterangan Saksi  Frery Kojongian pada persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat saham-saham BUMN dalam produk reksadana yang dikelola MNC Aset Management yaitu PPRO, SMBR, WSBP, TLKM dan ADHI,” demikian kutipan dari persidangan 15 Juli 2020 yang dilampirkan Joko Hartono Tirto dalam pledoinya.

Selain itu, berdasarkan kajian PVR 31 Desember 2019 ada banyak juga saham BUMN lain di dalam portofolio itu yaitu BNI, BRI, BMRI dalam reksadana milik Jasa Capital Aset Management. Informasi itu disampaikan Joko berdasarkan keterangan saksi Rudolfus Pribadi Agung Sujagad pada 16 Juli 2020.

Kendati sampai hari ini gagal membuktikan dakwaan itu, Joko Hartono Tirto dalam pledoi mengeluhkan harta pribadinya yang dikorbankan dan disita.

Padahal, sebutnya dalam nota pembelaan, Jampidus Kejagung dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, menyebut penyidik telah melakukan penyitaan aset sebesar Rp18,46 triliun. Nilai penyitaan aset itu sudah melebihi nilai kerugian PT AJS yang disebut mencapai Rp16,8 triliun.

“Lalu kalau memang sudah melebihi kerugian negara kenapa saya masih juga dituntut seumur hidup?” tanya Joko Hartono Tirto dalam pledoi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati