• News

  • Peristiwa

MUI Usul Periode Jabatan Presiden 1 Kali, DS: Mungkin Agar Presidennya Bisa Dilabeli Halal

Pegiat Media Sosial, Denny Siregar
Istimewa
Pegiat Media Sosial, Denny Siregar

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia agar masa jabatan presiden 7-8 tahun namun cukup hanya satu periode. Menurut Denny, mungkin usulan itu diberikan agar Presiden juga bisa diberi label halal oleh MUI.

“Mungkin maksud @MajelisUlamaID

Presidennya nanti bisa dilabeli halal..” tulis Denny di akun Twitternya, Selasa (20/10/2020).

Sindiran Denny ikut dikomentari netizen seperti dirangkum netralnews.com.

@ Eadr00: Mereka tuh apa aja mau di urusin hahaha kurang apa lahan duit nya?? Upsss

@ Arkobumen: MUI smakin ngga credible, mending ngurusi akhlaq pengurusnya dulu

@ SAPAR752: Lama lama peran DPR digantikan Ormas.

@ ghauss_xiao: MUI Kok ngurusin masa jabatan Presiden ? Idealnya Ngurusin itu Massa Yg suka teriak teriak Mengkafir- kafirkan orang lain ..!

Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF, mengatakan pihaknya mengusulkan rancangan pembahasan mengenai masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

"Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Hasanuddin seperti dilansir detik.com, Senin (19/9/2020).

Hasanuddin mengatakan, usulan tersebut muncul karena masa jabatan presiden bisa dipilih dua kali dapat menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon lain. Kemudian, calon petahana juga diduga dapat menyalahgunakan jabatan dan kekuasannya.

"Selama ini kan jabatan presiden lima tahun dan boleh dipilih kembali kedua kali, itu menimbulkan yang pertama ketidakadilan, ketidaksetaraan antara calon, antara petahana dan calon baru, yang petahana kadang-kadang menyalahgunakan kekuasaan, menyalahkan jabatan dan sebagainya," ucapnya.

Dengan hanya satu periode saja, kata dia, setiap calon yang bertarung dalam pemilihan presiden memiliki kekuatan yang sama. "Satu periode saja. Nanti yang baru itu kan jadi setara, calon presiden itu jadi setara, semua baru, ada kesetaraan di situ tidak jomplang, (tidak) yang satu sudah menjabat lima tahun," kata Hasanuddin.

Meski demikian, itu semua baru dalam tahap usulan dari Komisi Fatwa MUI apakah akan masuk dalam pembahasan di Munas MUI pada 25-28 November 2020 atau tidak. Nantinya akan ada tim yang memverifikasi mengenai usulan tersebut.

"Ya itu kan usulan saya, pertama masa jabatan presiden, kedua mengenai politik dinasti, entah disetujui atau nggak, karena ada dua atau tiga masalah yang akan di ini (dibahas), ada timnya yang akan membahas. Ya mudah-mudahan bisa disetujui," kata Hasanuddin.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati