• News

  • Peristiwa

Kinerja Jokowi, PA: Banyak Kurang, tapi HTI Bubar dan Izin FPI Usai, Sudah Memuaskan Saya

Pegiat Media Soial Permadi Arya
Twitter
Pegiat Media Soial Permadi Arya

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Permadi Arya mengakui masih banyak yang kurang dari pemerintahan Joko Widodo. Namun selama enam tahun memerintah, ia melihat sudah banyak yang dicapai oleh Jokowi dan yang paling bikin dia puas adalah dibubarkannya HTI dan izin Front Pembela Islam yang tidak diperpanjang.

Di luar dari itu, ia juga menyebutkan banyak keberhasilan lain dari Jokowi antara lain Freeport jadi milik Indonesia, Tol Jakarta ke Surabaya, BBM satu harga sampai dengan Papua dan lainnya.

“Ada yang bilang 6 tahun @jokowi

 kurang memuaskan

Freeport milik Indonesia

Tol Jakarta ke Surabaya

BBM 1 harga s/d Papua

Kemiskinan turun 1 digit

Ormas makar HTI bubar

Ijin FPI tak diperpanjang

Masih banyak kurang, tapi HTI bubar izin FPI selesai sudah cukup memuaskan buat saya,” tulis Permadi di akun Twitternya, Jumat (23/10/2020).

Sebelumnya, kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf menghiasi peringatan setahun pemerintahan mereka semenjak dilantik. Salah satunya datang dari Idonesia Corruption Watch (ICW).

Pihak Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, semangat antikorupsi telah musnah pada tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ini ditandai dengan enam kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintah.

"Selama satu tahun sejak dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, terdapat sedikitnya enam kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintah," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers, Kamis (22/10/2020).

Kebijakan pertama ialah program Kartu Prakerja sebagai bagian dari skema jaring pengaman sosial pandemi Covid-19 dan dijadikan jawaban atas banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan akibat pandemi. Menurut dia, program tersebut sebetulnya tidak bersifat darurat karena sudah mendapat pagu anggaran pada APBN 2020 dan terkesan sengaja disusupkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

Kedua, ICW menyoroti rangkap jabatan aparatur sipil negara (ASN) sebagai komisaris BUMN dimana terdapat 397 yang terindikasi rangkap jabatan sebagai komisaris di 142 BUMN atau anak perusahaan BUMN sebagaimana temuan Ombudsman RI.

Ketiga, ia menilai, pembiaran konflik kepentingan itu terlihat pada kasus konflik kepentingan staf khusus Presiden, Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda. Belva tersandung masalah setelah perusahaan miliknya, Ruangguru, menjadi mitra penyedia platform dalam program kartu Prakerja. Sementara itu, Andi Taufan diketahui mengirim surat resmi kepada camat-camat di daerah untuk bekerja sama mendukung relawan Amartha, perusahaan yang dipimpin Andi Taufan.

Keempat, naiknya iuran BPJS di tengah pandemi di mana pemeinrtah mengabaikan alasan MA yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran.

Kelima, ICW menyoroti pencalonan anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution dalam kontestasi Pilkada 2020. Lingkaran dekat Jokowi juga melakukan langkah serupa seperti anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah dan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan.

Keenam, ICW menyoroti dipaksakannya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang dapat memperparah penularan Covid-19. Selain itu, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi juga dapat meningkatkan potensi politik uang karena pandemi Covid-19 telah membuat warga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Tentu mereka ini adalah calon pemilih yang akan sangat mudah masuk dalam jebakan politik uang," ucap Kurnia. 

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati