• News

  • Peristiwa

HNW: Sebaiknya Pak Wagub Tak Menakuti Masyarakat Bila Tolak Disuntik Vaksin

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid
Istimewa
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI telah menetapkan dan mengesahkan Perda Penanggulangan COVID-19. Dalam Perda tersebut tercantum aturan sanksi bagi penolak vaksinasi Corona. Penolak bisa dihukum sanksi denda hingga Rp5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta," demikian bunyi Pasal 30 Perda Penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan dalam rapat paripurna, Senin (19/10/2020).

Di sisi lain, Pemprov DKI memastikan vaksin yang akan disuntikkan dijamin keamanannya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria guna menjawab kekhawatiran masyarakat.

"Ya tentu semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang melalui proses yang panjang, apalagi terkait vaksin atau obat-obatan dan lain-lain, tentu melalui prosedur mekanisme yang teliti," kata Riza di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Terkait hal itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) angkat bicara bicara soal denda bagi yang menolak disuntik vaksin covid-19.

HNW pun meminta wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria untuk tidak menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman denda Rp5 juta bila menolak disuntik vaksin karena masyarakat sudah susah akibat pandemi covid-19.

Dan dia juga menyarankan lebih baik perbanyak kebijakan untuk atasi covid-19 ini.

"Dalam situasi Rakyat lagi susah akibat covid-19, dan belum tersedianya vaksin covdi-19 yg sudah direkomendasi olh WHO, sebaiknya Pak Wagub tidak menakuti Rakyat dg ancaman denda rp 5 jt, bila tolak disuntik vaksin. Lebih baik perbanyak kebijakan produktif&efektif atasi covid-19," tulis HNW di akun Twitternya @hnurwahid, Sabtu (24/10/2020).

Editor : Sesmawati