• News

  • Peristiwa

Jokowi Teken UU Ciptaker, Mardani: Akan Dicatat dalam Sejarah Kelam Bangsa Indonesia

Jokowi Teken UU Ciptaker, Mardani: Akan dicatat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia.
Demokrasi
Jokowi Teken UU Ciptaker, Mardani: Akan dicatat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, penandatangan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menambah panjang kesedihan dan derita masyarakat.

"Penandatanganan Undang-Undang Omnibus Law oleh Presiden, menambah panjang kesedihan dan derita masyarakat, khususnya kawan pekerja, teman-teman pegiat lingkungan, hingga pendorong otomi daerah," kata Mardani dalam video yang diunggah di akun Twitternya, Selasa (3/11/2020).

Menurut Mardani, UU Ciptaker yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 dan diteken Jokowi pada Senin (2/11/2020), bakal dicatat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia.

"Hari ini akan dicatat dalam sejarah kelam, sejarah bangsa Indonesia, sebuah undang- undang yang ditolak dengan kuat, disahkan dengan tegas oleh pemerintah," ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Mardani menambahkan, yang lebih berbahaya adalah kolaborasi antara pemerintah dan partai koalisi yang mendukung pengesahan UU Ciptaker. Hal tersebut, lanjutnya, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Dan yang lebih berbahaya, kolaborasi eksekutif, plus partai koalisi yang sepenuhnya mendukung dapat jadi preseden buruk yang bisa buat demokrasi sakit atau bahkan mati," tegas Mardani.

"Ayo kita kawal dan jaga terus demokrasi kita untuk sehat, kekuatan chek and balance harus kokoh. Partai Keadilan Sejahtera siap selalu jadi oposisi yang kritis dan konstruktif," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Senin (2/11/2020). UU Ciptaker diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020.

Salinan Undang-undang Cipta Kerja itu telah diunggah pemerintah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setneg.go.id. Dalam situs itu, UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani