• News

  • Peristiwa

Ada Salah Ketik di UU No.11/2020 Ciptaker, Said Didu: Sembrono dan Amatiran

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu
Istimewa
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menanggapi adanya salah ketik dalam penyusunan Undang-undang Nomer 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Said Didu menyebut, jika benar ada kesalahan dalam penyusunan UU tersebut, maka dipastikan ada kecerobohan dan amatir.

"Jika ini benar, kerja klean sembrono dan sangat amatiran," kata Said Didu dalam akun Twitternya, @msaid_didu.

Diketahui Presiden RI Joko Widodo resmi menandatangani draft Undang-Undang Cipta Kerja, Senin 2 November 2020, malam.

Usai ditandatangani, UU tersebut menjadi UU Nomor 11 tahun 2020. Namun ada kesalahan dalam UU yang baru disahkan tersebut.

Kesalahan itu tertera pada Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 yang berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Namun, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak tertera di Pasal 5.

Berikut bunyinya: Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Pakar Hukum Tata negara Bivitri Susanti menyebutkan kesalahan tersebut fatal. Bivitri menyebut undang-undang (UU) tidak bisa diimajinasikan 'tahu sama tahu' ketika waktu dilaksanakan, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis di UU.

"Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah)," ujar Bivitri, Selasa (3/11/2020)

Pasal-pasal yang sudah diketahui salah, tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis.

"Dampak lainnya, meski tidak 'otomatis', ini akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK untuk meminta UU ini dibatalkan," papar Bivitri.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja dilempar ke Jokowi setelah DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Kemudian pada 14 Oktober 2020, salinan diserahkan ke Jokowi untuk disahkan menjadi UU. Jokowi hanya memiliki batas waktu 30 hari untuk mengesahkan UU Cipta Kerja.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sesmawati