• News

  • Peristiwa

Colek Agnez Mo, Anggota DPR Ini Siap Bayar Denda 50 Juta untuk Konser Musik di GBK

Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim
Merdeka
Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan, dirinya siap membayar denda Rp50 juta, jika ada musisi yang ingin menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta.

Hal itu disampaikan Luqman melalui akun Twitternya, @LuqmanBeeNKRI, Senin (16/11/2020). Ia menandai cuitannya itu ke akun Twitternya dua musisi kebanggaan tanah air, Agnes Monica (Agnez Mo) dan Iwan Fals.

"Saya siap bantu Rp. 50 juta untuk bayar denda jika ada teman-teman musisi mau bikin konser musik di GBK atau tempat lain saat PSBB transisi ini. Ratusan ribu penonton pasti antusias datang. Colek @iwanfals @agnezmo," tulis Luqman.

Selain konser musik, Luqman menyebut bahwa kesiapannya membayar denda juga diperuntukkan bagi ormas yang ingin menggelar pengajian akbar.

"Kesempatan ini juga berlaku untuk ormas yang mau bikin Pengajian Akbar," kata @LuqmanBeeNKRI.

Menariknya, Luqman mencuit demikian di tengah ramainya sorotan publik terhadap sikap Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tidak tegas bahkan cenderung membiarkan Habib Rizieq Shihab dan kelompoknya menggelar berbagai kegiatan dengan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 dan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi. 

Kekinian, Pemprov DKI menyebut bahwa Habib Rizieq telah membayarkan denda administratif sebesar Rp 50 juta atas pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada penyelenggaraan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (14/11/2020) malam.

Meski Habib Rizieq disebut sudah bayar denda, namun kecaman, kritik dan kekecewaan publik terhadap pemerintah, khususnya Pemprov DKI mengalir deras di media sosial.

Pasalnya, di saat banyak warga mematuhi aturan PSBB transisi yang diberlakukan Pemprov DKI dengan membatasi, bahkan menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan kerumunan massa demi menekan penyebaran Covid-19, namun Pemprov DKI justru menberikan keistimewaan bagi Habib Rizieq dan kelompoknya.

Banyak pihak menilai, denda Rp50 juta kepada HRS hanya dalih pemerintah karena tidak berani bersikap tegas terhadap Habib Rizieq dan kelompoknya.

Pemerintah, terutama Gubernur DKI Anies Baswedan juga dianggap tebang pilih alias standar ganda dalam menerapkan aturan dan sanksi selama PSBB Transisi. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli