• News

  • Peristiwa

Anies Dipanggil Polisi Terkait Acara HRS, Lieus: Tidak Adil dan Di Luar Kewajaran

Anies dipanggil polisi terkait acara HRS, Lieus: Tidak adil dan di luar kewajaran.
Netralnews
Anies dipanggil polisi terkait acara HRS, Lieus: Tidak adil dan di luar kewajaran.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (17/11/2020) kemarin, memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 di sejumlah acara Habib Rizieq Shihab (HRS) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Pemanggilan Anies oleh Polda Metro Jaya itu mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma. Ia menduga, ada pihak yang ingin mempermalukan Anies.

"Apalagi surat pemanggilan oleh Polda itu beredar luas di media sosial. Entah siapalah yang menyebarluaskannya. Tapi penyebaran surat pemanggilan itu seolah-olah ingin mempermalukan pak Anies,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya yang diterima netralnews.com, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, jika pemanggilan Anies untuk tujuan klarifikasi dugaan tindak pidana pasal 95 UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, alangkah indahnya kalau petugas Polda Metro Jaya yang datang menemui Anies di Balaikota.

“Apapun alasannya, Anies itu adalah gubernur kepala daerah. Ada marwah di jabatannya itu. Jadi bukan malah Anies dipanggil dan beritanya diekspose di media seakan-akan Gubernur DKI itu tersangka kasus kriminal,” ujarnya.

Lieus tidak menyalahkan polisi. Hanya saja, lanjutnya, jika pemeriksaan Anies itu karena dugaan pelanggaran terhadap UU Karantina Kesehatan, maka semestinya bukan cuma Gubernur DKI Jakarta yang dipanggil polisi. “Sebab kegiatan yang bersifat kerumunan massa juga telah terjadi di banyak daerah,” ungkap Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) itu.

Apalagi, tambah Lieus, semua orang tau Anies Baswedan adalah gubernur di Indonesia yang pertama kali menerapkan PSBB sementara daerah lain belum melakukannya. “Jadi, kalau gara-gara acara di rumah Habib Rizieq ia dipanggil dan diperiksa, lalu dinilai tak mampu menegakkan disiplin protokol kesehatan di daerahnya, ini sangat tidak adil,” jelasnya.

Lebih jauh, Lieus mengungkapkan, Anies sendiri sudah memberi sanksi denda Rp 50 juta kepada Habib Rizieq Shihab karena membuat acara yang menimbulkan kerumunan. “Sanksi seperti itu sudah diterapkan Anies dalam banyak kasus. Bahkan pemerintah DKI Jakarta juga proaktif mengirimkan surat peringatan ihwal ketentuan protokol kesehatan kepada penyelenggara kegiatan yang berpotensi memantik kerumunan di tengah masyarakat,” terangnya.

Karena itu, Lieus mengaku sependapat dengan pernyataan politisi Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut pemanggilan Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya tidak tepat. “Sebab pertanggungjawaban Anies sebagai gubernur adalah pertanggungjawaban politik. Jadi yang berhak memangil dan meminta keterangannya semestinya adalah Menteri Dalam Negeri,” tandasnya.

Selain itu, Lieus juga menilai pemanggilan Anies oleh polisi di luar kewajaran. “Ini sangat tidak baik bagi citra penegakan hukum di negeri ini. Sementara ada kepala daerah yang tidak dipanggil dan dimintai keterangan karena di daerahnya juga terjadi kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa, Anies Baswedan justru dipanggil dan diperiksa polisi. Ya, kita merasa ada ketidakadilan saja,” pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani