• News

  • Peristiwa

Minta Hak Interpelasi Pemanggilan Anies, Gerindra Tuding PSI Cari Panggung

Minta Hak Interpelasi Pemanggilan Anies, Gerindra Tuding PSI Cari Panggung
Go Politik
Minta Hak Interpelasi Pemanggilan Anies, Gerindra Tuding PSI Cari Panggung

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hak interpelasi digulirkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guna dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di acara Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

Hak interpelasi disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Ia menekankan, pemanggilan Anies bukan bernuansa politis. Namun berkaitan dengan penegakkan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta.

"Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Pak Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri,” kata Anggara.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Taufik menilai, hak interpelasi yang akan digulirkan Fraksi PSI untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hanya sekadar mencari panggung atau perhatian publik.

"Saya kira teman-teman dewan tidak akan terima. Itu nyari-nyari panggung saja,” kata Taufik saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/11/2020).

Taufik mengatakan, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta telah bersikap dewasa dalam menghadapi polemik yang terjadi, termasuk persoalan kerumunan massa di acara FPI. Karena itu, dia yakin sejumlah fraksi lainnya tidak akan mengikuti langkah PSI untuk mengusulkan hak interpelasi kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta melalui Sekretariat DPRD DKI.

“Teman-teman DPRD DKI sekarang kan sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Jadi nggak main asal input dan main usulin saja,” ujar Taufik.

Meski demikian, Taufik tidak bisa melarang PSI untuk memakai hak interpelasi tersebut. Namun dia mengingatkan, PSI harus mendapat dukungan dari fraksi lain dan minimal anggota yang mengajukan mencapai 15 orang.

Hal ini sebagaimana Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Karena itu, dia beranggapan penggunaan hak interpelasi hanya sekadar wacana saja.

“Itu mah wacana saja, dan itu haknya mereka untuk menggulirkannya dan (kami) nggak bisa melarang. Tetapi saya kira teman-teman DPRD DKI sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga tidak mungkin serta merta menerima (usulan) begitu saja,” jelasnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani