• News

  • Peristiwa

Ketua DPRD Ingatkan soal Mekanisme Jika PSI Ingin Panggil Anies Lewat Hak Interpelasi

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
```
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta mengingatkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin memakai hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh PSI keinginannya memakai hak interpelasi tercapai.

Di antaranya harus mendapatkan dukungan fraksi lain dan yang mengajukan hak itu minimal 15 orang.

Aturan ini, kata dia, mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

“Itu ada mekanismenya, di mana harus ada minimal 15 orang anggota yang mengajukan dan lebih dari satu fraksi,” kata Prasetyo Edi.

Sebelumnya Fraksi PSI berencana mengusulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar Anies dipanggil untuk diminta klarifikasi, buntut kerumunan massa di acara Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada (14/11/2020) lalu.

Hingga kini, Prasetyo mengaku belum mengetahui fraksi mana saja yang berencana mengajukan hak interpelasi tersebut kepada pimpinan dewan melalui Sekretariat DPRD DKI. "Kalau interpelasi ini kan reaksi dari teman-teman di DPRD DKI Jakarta dalam melihat suatu persoalan," ujar Prasetyo.

Sementara itu anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menekankan, pemanggilan Anies bukan bernuansa politis. Namun berkaitan dengan penegakkan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta.

“Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Pak Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri,” kata Anggara Wicitra Sastroamidjojo berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (17/11/2020).

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P