• News

  • Peristiwa

Politikus Gerindra Kritik TNI, PA: TNI Sudah Sesuai UU, Wakil Rakyat Kok Gak Ngerti UU?

Pegiat media sosial Permadi Arya (Abu Janda)
Twitter
Pegiat media sosial Permadi Arya (Abu Janda)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Permadi Arya atau lebih dikenal dengan nama Abu Janda, mengkritik balik dua anggota DPR Fadli Zon dan Andre Rosiade. Sebelumnya dua anggota dewan dari Partai Gerindra itu mengkritik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan Baliho Habib Rizieq Shihab karena dianggap melanggar Undang-Undang.

Padahal, kata Permadi, hal tersebut tidaklah melanggar lantaran Masih sesuai dengan tugas TNI dalam UU.34/2004 tentang TNI tepatnya di Bab IV pasal 7 ayat 9-10.

"Buat yang mulia anggota dHewan @fadlizon @andre_rosiade yang nyinyirin TNI nurunin baliho

Tugas TNI dalam UU No.34/2004 tentang TNI Bab IV pasal 7 ayat 9-10 "membantu pemda & polisi dalam ketertiban masyarakat", TNI sudah sesuai UU Wakil rakyat kok gak ngerti UU?" Tulis Permadi di akun Twitternya Sabtu (21/11/2020).

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berkomentar atas pengakuan Pangdam Jaya yang memerintahkan anggota TNI dalam pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab.

Menurut Fadli Zon, hal itu di luar kewenangan dan tugas TNI.

"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI," ungkap Fadli Zon melalui cuitan di Twitter, Jumat (20/11/2020).

Fadli Zon juga berujar agar pihak TNI tidak terseret ke dalam politik.

"Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi 'dwifungsi ABRI' imbangi 'dwifungsi polisi'," lanjut Fadli Zon.

Sementara Andre menilai campur tangan TNI dalam urusan baliho HRS menurunkan marwah TNI.

Andre mengatakan dirinya juga tidak terima apabila nama baik TNI tercederai gara-gara insiden penurunan baliho itu.

“Rakyat Indonesia mencintai TNI. Kami tidak Rela Marwah TNI turun karena urusan baliho,” kata Andre Rosiade, Sabtu (21/11/2020).

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini mengatakan, apabila ada pelanggaran hukum terkait kasus baliho, adalah urusan aparat kepolisian.

“Urusan Baliho itu urusan Satpol PP. Kalopun ada pelanggaran hukum itu urusan kepolisian, bukan TNI. TNI adalah Tentara Rakyat. Mari bersama kita jaga NKRI untuk tetap Jaya,” tegasnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati