• News

  • Peristiwa

Duga Pangdam Jaya Kesal Pada FPI, RH: Bahaya Militer Nimbrung Politik Sipil

Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dudung Abdurachman.
Istimewa
Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dudung Abdurachman.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH) komentari tindakan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dudung Abdurachman

Pertama, terkait perintah menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Kedua, terkait lontaran usulan pembubaran FPI yang selanjutnya Dudung klarifikasi bahwa hanya pemerintah yang memiliki kewenangan bubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas). 

Menurut Refly, walaupun Pangdam Jaya kesal dengan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, dia tetap tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan melakukan intervensi dalam wilayah politik sipil. 

"Berbahaya sekali mengundang TNI, militer, dalam politik sipil, karena senjata dan demokrasi tidak bisa disatukan," kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Selasa (24/11/2020).

Lebih lanjut Refly katakan, tidak mungkin kita berdemokrasi dengan kelompok bersenjata. Bukan karena kalangan militer tidak mengenal HAM dan demokrasi, justru mereka yang di TNI kenal betul dengan HAM, hukum perang, kepemimpinan dan sebagainya. 

"Tetapi bernegara itu ada division of labor. Fungsi TNI itu adalah fungsi perang, bukan fungsi berdebat, apalagi berdebat dengan masyarakat sipil," tegas dia.

Diketahui Refly, fungsi militer adalah menjaga pertahanan dan keutuhan Republik Indonesia ini. Terutama apabila ada serangan, baik serangan terbuka maupun serangan infiltratif dari pihak asing.

Apabila serangan atau ancaman itu dari dalam negeri, maka yang pertama dikemukakan dan yang diajukan adalah Polisi yang memiliki wilayah keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Nah TNI bisa membantu. Jangan lupa bahwa TNI itu ada dua fungsi, fungsinya adalah yang sifatnya militer, operasi militer dan operasi selain militer. Tapi bukan untuk berhadapan dengan masyarakat sipil, nimbrung persaingan politik," jelas dia.

Baginya TNI tetap perlu menjaga koridor negara aman dan nyaman ditempati. Demokrasi yang dipraktikkan oleh pemimpin-pemimpin sipil kiranya juga tidak perlu dicampurtangani baik oleh TNI atau pihak Kepolisian. 

"Karena kita masing-masing memiliki pekerjaan dan pembagian tugas," tegas Refly.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Widita Fembrian