• News

  • Peristiwa

Kasus Gagal Bayar, Kresna Life Kembali Dipolisikan Nasabah

Logo PT. Asuransi Jiwa Kresna
Istimewa
Logo PT. Asuransi Jiwa Kresna

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemilik atau Pengurus PT. Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life kembali dilaporkan oleh para nasabah ke Polda Metro Jaya pada Rabu (25/11/2020) terkait kasus gagal bayar polis. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/7012/XI/YAN 2.5/ 2020 SPKT PMJ. 

"Dalam laporan kali ini kerugian yang dialami nasabah Kresna Life terkait dana polis jatuh tempo kurang lebih Rp 50 miliar yang tidak bisa dicairkan dengan total korban 21 orang nasabah," kata kuasa hukum nasabah, La Ode Surya Alirman di Mapolda Metro Jaya. 

Adapun Pasal yang disangkakan diantaranya Pasal 75 dan Pasal 76 UU no. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 8 ayat 1 (f) jo Pasal 62 dan 63 (f)  UU no. 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 dan 4 UU no.8 th 2010 tentang tindak pidana pencucian uang serta Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP tertera dalam LP Nomor: LP / 7012 / XI / YAN 2.5 / 2020 SPKT PMJ, Tanggal 25 Nopember 2020. 

Menurut Surya, AJK harus mengganti seluruh kerugian para nasabah tanpa syarat apapun. "Karena sejak awal sudah terlalu banyak mengumbar janji-janji manis kepada para nasabah. AJK menawarkan produk tidak sesuai dengan keterangan dan kini korban sudah banyak dan kerugian mencapai triliunan," ujarnya. 

Surya mengungkapkan, jika Kresna Life tidak memenuhi janji-janji kepada para nasabah, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum yang lebih masif lagi demi kepentingan para pemberi kuasa termasuk meminta Pemerintah Indonesia untuk turun tangan agar Kresna Life diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan melakukan perlawanan hukum supaya kegiatan usaha Perasuransian Kresna Life disuspensi atau dibubarkan secara hukum. 

"Sejak tahun 2019, para korban sudah cukup lama menginvestasikan di Kresna Life. Jika dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah, justru akan membuat masyarakat tidak akan ada lagi yang percaya dengan perusahaan-perushaan asuransi di Indonesia sementara di sisi lain pemerintah juga sedang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di segala bidang," paparnya. 

La Ode menambahkan, Kresna Life tidak dapat menghindar atau bersembunyi dari tuntutan hukum kecuali Kresna Life membayar seluruh kerugian kliennya. "Maka untuk itu cara terbaik yang harus dilakukan oleh Kresna Life adalah membayar seluruh kerugian klien sebelum masuk tahun 2021 mengingat kresna life memiliki banyak aset untuk mengganti seluruh kerugian kliennya," tegasnya. 

Di sisi lain, Surya mempertanyakan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawasan mewakili negara untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Masyarakat diwajibkan untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi kenapa pemerintah belum bisa menjalankan amanah dan komitmen itu, korban sudah banyak, namun OJK masih tutup mata dan seakan tidak punya taring untuk memberikan efek jera bagi perusahaan investasi yang ada diindonesia, ini menyangkut kemaslahatan hajat hidup orang banyak," ucap dia. 

Surya menyayangkan sikap OJK yang terkesan abai dalam pengawasan Kresna Life sehingga menyebabkan korban bertambah banyak, padahal OJK sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengawasi Kresna Life. 

"OJK kelihatan tergesa-gesa mencabut sanksi yang diberikan kepada Kresna Life. Seharusnya sanksi yang diberikan kepada Kresna Life harus lebih berat lagi sampai semua nasabah mendapatkan semua uangnya," jelasnya. 

Senada dengan Surya, Saddan Sitorus dari LQ Indonesia Lawfirm yang merupakan kuasa hukum korban Kresna Life dalam laporan polisi sebelumnya, juga menyoroti kinerja OJK di kasus gagal bayar yang dialami nasabah Kresna Life. 

"OJK kelihatan tumpul sehingga patut untuk disomasi oleh para korban agar OJK paham bahwa selama ini OJK tidak mencerminkan sebagai sebuah lembaga negara yang berguna dan bermanfaat bagi industri keuangan di Indonesia karena sangat minim pengawasan dari Pemerintah," katanya. 

"Ada apa dengan OJK sehingga berani mencabut sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Kresna Life, padahal Kresna Life masih memiliki kewajiban membayar polis jatuh tempo kepada seluruh nasabah," sambung Saddan. 

Saddan menyayangkan tindakan OJK mencabut sanksi PKU itu. Ia menilai, surat pencabutan sanksi terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (Surat No. S-458/NB.2/2020 tertanggal 4 November 2020), terlalu dini dicabut oleh OJK. 

"Karena logikanya, jika pemegang polis lama yang sekarang menjadi nasabah Kresna Life saja tidak mampu di bayar klaim yang sudah jatuh tempo, lalu mengapa OJK membiarkan Kresna Life menjaring korban baru/pemegang polis baru. Uang sekarang saja ngakunya Kresna Life tidak ada, lalu mau bayar pemegang polis baru menggunakan apa? OJK itu memikirkan tidak kepentingan masyarakat luas," ungkapnya. 

"Tindakan pencabutan sanksi PKU terhadap Kresna Life jelas merupakan pelecehan terhadap keadilan dan tindakan OJK yang patut diselidiki oleh KPK apakah ada kepentingan dan dugaan gratifikasi yang mempengaruhi dicabutnya sanksi PKU, karena jelas tidak ada asas manfaatnya. Tindakan OJK ini, mendorong ekonomi Indonesia agar jatuh ke jurang resesi dan menambah korban gagal bayar," terang Saddan. 

Sementara itu, Priyono Adi Nugroho, selaku Wakil Ketua LQ Indonesia Lawfirm, mengungkapkan bahwa akan ada proses-proses lainnya yang ditempuh pihaknya, baik yuridis maupun non yuridis. "Juga kami akan Gugat OJK dan buat gerakkan untuk membubarkan OJK. Untuk apa buang-buang duit rakyat mengaji institusi pengawas yang sudah gagal dalam pengawasan," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli