• News

  • Peristiwa

Politisi PDIP Ini Sebut Kesaksian Novel Baswedan Palsu 

Politisi PDI Perjuangan dan Anggota DPR, Masinton Pasaribu. (ist)
Politisi PDI Perjuangan dan Anggota DPR, Masinton Pasaribu. (ist)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bamus (Badan Musyawarah) Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Jumat (28/4/2017) besok. 

"Jadi besok itu akan dibacakan usulan hak angket tersebut oleh para pengusul di paripurna," kata anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Kamis (27/4/2017) di lobi gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta.  

Menurut Masinton, nanti akan dilihat di paripurna apakah usulan itu diterima atau tidak oleh DPR.

"Jadi, besok itu cuma sampaikan usulan," tegas politisi PDI Perjuangan itu. 

Dijelaskan, bahwa hak angket ini bertujuan untuk mempertanyakan penanganan kasus yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama soal keterangan penyidik KPK Novel Baswedan, yang menyebut ada enam anggota Komisi III DPR mengintervensi Miryam S Haryani. Oleh karena itu, DPR meminta agar pengakuan Novel di persidangan itu dibuktikan. Karenanya, DPR meminta rekaman pemeriksaan itu. Hanya saja, KPK berkeberatan membuka  rekaman tersebut. 

Lanjut Masinton Pasaribu, bahwa namanya juga disebut mengintervensi Miryam tidak terima. Pihaknya sudah meminta izin fraksi untuk mengusulkan hak angket. 

"Harkat,  martabat, harga diri saya sebagai anggoa DPR makanya saya minta izin fraksi mengusulkan angket itu," katanya. 

Menurutnya, hak angket ini tidak perlu dikhawatirkan karena tak akan mengintervensi penanganan kasus korupsi e-KTP yang tengah dilakukan KPK. 

"Jadi tidak ada intervensi. Orang nanya kok intervensi," tegas dia. 

Dia justru menganggap, apa yang disampaikan Novel Baswedan itu adalah keterangan dan kesaksian palsu di persidangan. Karenanya itu perlu dibuktikan dengan membuka rekaman.

"Di mana rahasia itu, sudah disebut di pengadilan," tuturnya. 

Masinton juga menganggap, penyidik KPK main-main dengan penegakan hukum. Hal ini berimplikasi juga secara hukum. 

"Saya yakin keterangan yang disampaikan penyidik KPK adalah keterangan dan kesaksian palsu," tegas anggota dewan dari dapil Jakarta. 

"Kalau aparat penegak hukum membuat kepalsuan baru dengan mendiskreditkan orang maka bisa dibayangkan dampaknya kalau penegakan hukum zalim seperti itu," himbaunya.

 

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli