• News

  • Peristiwa

Ternyata Anggaran Kemendikbud Hanya 9% dari Anggaran Pendidikan 20%

Mendikbud memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya (Netralnews/Martina Rosa)
Mendikbud memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya (Netralnews/Martina Rosa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan penggunaan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang diketahui selama ini merupakan anggaran pendidikan, ternyata dibagi pada 20 kementerian dan lembaga, serta ditambah transfer ke daerah.

Mendikbud Muhadjir menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya kebagian sembilan persen anggaran, yakni sebanyak Rp 39 Triliun. Belum lagi dipotong untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 10 Triliun.

"Jadi sebetulnya, saya harus menyampaikan pada masyarakat luas, bahwa sebetulnya APBN 20 persen itu adalah fungsi pendidikan, bukan anggarannya Kemendikbud. Kalau Kemendikbud hanya sembilan persen saja, yakni Rp 39 Triliun," kata Muhadjir usai Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017, di komplek Kemendikbud, Selasa (2/5/2017).

Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, sangat tidak mungkin jika pendidikan hanya ditekankan pada Kemendikbud dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas peserta didik. Maka dirinya menghimbau kementerian maupun lembaga lain yang juga mendapatkan anggaran pendidikan untuk betul-betul mempersembahkan anggaran bagi kepentingan pendidikan, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Muhadjir juga menghimbau pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk memenuhi amanah yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa 20 persen anggaran yang dimaksud tidak hanya APBN, melainkan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini berdasarkan temuan Menteri Muhadjir, hasil neraca pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa belum ada satupun pemerintah provinsi kabupaten kota yang telah menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen, kecuali untuk lima kabupaten/kota, salah satunya DKI Jakarta.

"Sisanya masih kurang dari 20 persen di dalam alokasi APBD murninya," tukas Muhadjir.

Maka dari itu, melalui Hardiknas 2017, Menteri Muhadjir menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk secara konsisten memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945, di mana APBN maupun APBD harus memenuhi alokasi anggaran sebesar 20 persen.

"Hanya dengan itu saya kira, dengan mengalokasikan anggaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian fokus pada persoalan pendidikan, maka upaya kita untuk mempercepat, memperlancar, memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai," kata Mendikbud.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang