• News

  • Peristiwa

Politisi PDIP: Hak Angket KPK Tak Masuk dalam Ranah Perkara

Poltisi PDIP Masinton Pasaribu saat acara diskusi (kiri). (Netralnews/Dominikus)
Poltisi PDIP Masinton Pasaribu saat acara diskusi (kiri). (Netralnews/Dominikus)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, bahwa Hak Angket KPK tidak masuk dalam ranah perkara. Alasannya bahwa pengajuan hak angket murni untuk pengawasan kinerja kerja KPK itu sendiri untuk lebih baik ke depannya.

"Kita tidak masuk ke ranah yudisial, karena hal itu seolah-olah dicitrakan DPR akan menyelidiki perkara yang diselidiki oleh lemba antirasuah itu. Kami ingin melihat KPK sudah sesuai SOP atau belum. Jadi, tidak masuk ke sana (ranah hukum-red). Tugas DPR hanya melaksanakan pengawasan terhadap KPK dan tidak masuk ke ranah perkara," kata Masinton dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).

Lanjut dia, bahwa hak angket yang digulirkan DPR kepada KPK itu untuk melakukan fungsi pengawasan dan penyelidikan. Dia juga menjelaskan, bahwa pelaksanaan tugas dalam institusi KPK yang tampak sempurna nyatanya sudah terdapat beberapa pelanggaran. Salah satunya soal anggaran.

"Dari pendalaman dalam rapat dengar pendapat beberapa hal ditanyakan. Dan diperoleh dari audit BPK tahun 2015 bahwa ada 7 poin pelanggaran atau ketidakcermatan mengelola anggaran," ujar Anggota Komisi III DPR dari dapil Jakarta Timur ini. 

Dijelaskan, pelanggaran lain yang dilakukan adalah bocornya beberapa dokumen rahasia ke publik seperti sprindik dan BAP, kemudian ada pula masalah internal KPK. Dan yang menjadi gong dari digulirkannya hak angket ini adalah penyebutan nama beberapa anggota Komisi III di Dewan Perwakilan Rakyat.

"KPK ini kan kalau kita lihat seperti lagu Andra and The Backbone yang 'Sempurna', ternyata lembaga ini  banyak borok-borok juga. Yang terakhir berkaitan dengan penyebutan nama anggota Komisi III dalam persidangan," tegas Masinton. 

Dari situ kemudian DPR mempertanyakan jalannya SOP oleh KPK. Karena wewenang yang diberikan kepada KPK cukup besar.

"Harusnya kan zero tolerance. Dukungan publik tidak boleh disalahgunakan unuk penyimpangan. Karena KPK diberi wewenang cukup besar," imbaunya lagi. 

Hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Sementara Fahri Hamzah tidak dapat hadir dan digantikan oleh pengacaranya Amin Fachrudin.

 

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Nazaruli