• News

  • Peristiwa

Ini Pembelaan Kemendikbud soal Sekolah Delapan Jam Sehari

Sekolah delapan jam permudah guru penuhi kewajiban mengajar. (Ilustrasi: SMPKAgnes)
Sekolah delapan jam permudah guru penuhi kewajiban mengajar. (Ilustrasi: SMPKAgnes)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – sekolah seharian atau delapan jam selama sehari mempermudah guru dalam memenuhi kewajiban jam mengajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan dengan sekolah lima hari tersebut, guru tidak perlu mencari tambahan mengajar ke sekolah lain untuk memenuhi kewajiban jam mengajar.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Sumarna Surapranata, menjelaskan, berdasarkan PP 19/2017, disebutkan jam mengajar guru menjadi 40 jam kerja dalam seminggu. Hal itu akan berlaku mulai tahun ajaran baru. Untuk memenuhi 40 jam kerja tersebut, guru tidak hanya mengajar saja. Tetapi melaksanakan merencanakan pembelajaran, melaksanakan/tatap muka pembelajaran, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan atau 5M. Pelaksanaan 5M akan terbagi menjadi tiga kategori, yakni, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Sumarna menambahkan, jika kondisi tidak terpenuhi atau kekurangan, tidak perlu mengajar di tempat lain. Guru hendaknya konsentrasi mengajar di satu tempat, kekurangan jam bisa dilakukan dengan mengajar pendidikan karakter atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

"Saat ini, kami sedang menyusun petunjuk teknis PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Revisi Beban Kerja Guru. Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas sekolah/madrasah dijelaskan selama 40 jam kerja per minggu,” tutur Sumarna, Senin (19/06/2017).

Menurut dia, pemenuhan jam kerja akan dibahas antara kepala sekolah dengan dinas pendidikan setiap daerah. Selain itu, ia melanjutkan, kegiatan seperti menjadi pembina pramuka, PMR, guru piket, pembina OSIS dan lain-lainnya. "Kebijakan ini, memudahkan guru dan membuat guru lebih konsentrasi mengajar," kata Sumarna.

Sumarna optimistis, kebijakan itu bisa mengatasi persoalan guru yang belum tersertifikasi. Jumlah guru yang sudah tersertifikasi sebanyak 1.429.993 guru dan sebanyak 69.931 atau 2,5 persen belum terbit SK sertifikasi yang disebabkan beberapa hal, seperti, tidak memenuhi syarat, tidak terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik), pensiun, tidak memiliki beban kerja dan lainnya.

 

Editor : Sulha Handayani