• News

  • Peristiwa

"Bullying" Terulang, KPAI: Akibat Kemendikbud Lamban Selesaikan Aturan

Seorang siswi SMP dijambak dan dipaksa cium tangan dan kaki pelaku.
Pojok Bandung
Seorang siswi SMP dijambak dan dipaksa cium tangan dan kaki pelaku.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy serius melakukan langkah-langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi perundungan (bully) di satuan pendidikan. Menurut Ketua KPAI Asrorun Ni'am Shohleh, pemerintah memiliki janji yang terhutang untuk penerbitan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Perundungan di satuan pendidikan.

"Leading sectornya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan hingga kini belum selesai.  Keberulangan terjadinya perundungan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan lambannya Kemendikbud menyelesaikan aturan ini," kata Asrorum dalam keterangan tertulis yang redaksi terima, Sabtu (22/7/2017).

Pada peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli, Asrorun nilai merupakan komitmen penyelenggaraan perlindungan yang harus menjadi kesadaran kolektif bersama. Sehingga membangun revolusi mental harus dimulai dari pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan khusus dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Kata Asrorun, meski ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kasus pelanggaran anak masih kompleks. Trend kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2014 mencapai 5.066 kasus. Tahun 2015, 4.309 kasus dan tahun 2016 mencapai 4.620 kasus.

"Anak menjadi korban dan pelaku kekerasan masih menjadi persoalan serius. Kasus bullying, anak menjadi korban terorisme dan anak korban cyber serta pornografi menjadi cacatan penting," kata Asrorun.

Maka dari itu, KPAI meminta pemerintah dan pemerintah daerah agar serius melakukan langkah-langkah radikal untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran anak. Apalagi dalam Undang-undang (UU) pemerintahan daerah, perlindungan anak merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang