• News

  • Peristiwa

KPAI Dorong Kemendikbud Kaji Ulang Kebijakan Lima Hari Sekolah

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.
Netralnews/Martina Rosa
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dorongan ini disampaikan oleh Ketua KPAI Susanto, karena menurut pihaknya ada peluang kebijakan Lima Hari Sekolah yang bertentangan dengan sistem undang-undang (UU).

Lebih lanjut Susanto menjelaskan bahwa UU yang dimaksud adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 (1). Dimana dalam pasal tersebut berbunyi: "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah".

"Undang-undang ini menegaskan bahwa masing-masing sekolah atau madrasah memiliki otonomi penuh untuk mengatur atau memilih model masing-masing sekolah termasuk lama belajar. Jadi mau full day school, mau half school adalah otonomi sekolah. Jadi sifatnya optional" kata Susanto saat konferensi pers di Kantor KPAI, Selasa (15/8/2017).

Pernyataan ini disampaikan Susanto, setelah sebelumnya pihak KPAI mengaku telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy beserta Direktur Jenderal (Dirjen) Kemebdikbud dan jajarannya. Namun KPAI menyatakan, sikapnya yang tidak berubah, sejak periode kepengurusan Asrorun Ni'am Shohleh hingga pergantian kepengurusan, KPAI tetap menyatakan sikap yang sama, yakni menolak kebijakan Lima Hari Sekolah. 

Selain itu, KPAI juga mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah cepat dan tepat terkait dengan kebijakan Lima Hari Sekolah yang telah menjadi kontoversi di tengah masyarakat. Karena menirut KPAI, jika Peraturan Presiden (Perpres) tak ku jung terbit akan menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. "Harus segera diselesaikan, sesegera mungkin," tegas Susanto.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang